REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu pemenang tender percetakan soal Ujian Nasional (UN) 2013 dipertanyakan. PT Ghalia Printing Indonesia menjadi satu-satunya pemenang tender dengan nilai penawaran paling tinggi, yakni Rp 22,4 miliar. Namun, ternyata dalam pelaksanaannya justru percetakan inilah yang menjadikan UN di 11 provinsi ditunda.
Angka penawaran yang disampaikan Ghalia ini lebih mahal sekitar Rp 10 miliar dibandingkan pemenang yang lain. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pun menuding adanya pengaturan perusahaan yang memenangkan lelang itu.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, perusahaan yang memiliki harga penawaran tertinggi justru mengalahkan perusahaan dengan penawaran murah. Ghalia menjadi pemenang tender pengadaan soal UN Paket 3 yang mencakup 11 provinsi.
Tak hanya memasang harga penawaran tertinggi, Uchok menyatakan, kapasitas PT Ghalia sebenarnya belum mumpuni untuk proyek besar seperti UN. “Tapi, karena merasa terlalu yakin bakal menyanggupinya, mereka tetap ikut tender,” ujar dia, di Jakarta, Selasa (16/4).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengakui bahwa Ghalia memang menjadi pemenang dengan penawaran tertinggi. Menurut dia, hal ini terjadi karena saat tender digelar ada satu perusahaan yang menang tender pada Paket 1 dan Paket 3. Akhirnya, perusahaan ini mundur dari Paket 3 karena satu perusahaan tidak boleh menang dalam dua paket. Dengan pengunduran itu, Ghalia yang berada di urutan kedua otomatis naik jadi pemenang Paket 3.
Nuh menyatakan, dia paling bertanggung jawab atas kekacauan penyelenggaraan UN tahun ini. Dia pun siap menjelaskan persoalan ini kepada publik. Kemendikbud sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi kembali pada masa mendatang.
Pihaknya juga sudah membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait terjadinya keterlambatan pencetakan di PT Ghalia. Investigasi akan dilakukan mulai dari proses awal pelelangan, tender, proses pencetakan, hingga pengiriman.
Kemarin, Nuh memantau percetakan PT Ghalia Indonesia Printing, di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Dia juga melaporkan mengenai pelaksanaan UN di 11 provinsi yang tertunda, yang akan dilakukan Kamis (18/4) besok.
Percetakan PT Ghalia dan PT Balebat di Ciawi menolak wartawan yang ingin meliput. Kepala Sekuriti Yitno mengatakan, seluruh wartawan tidak boleh masuk melewati pagar apalagi ke dalam percetakan. “Sudah instruksi dari atas,” ujar dia. Jawaban serupa juga dilontarkan seorang petugas keamanan di PT Balebat.
Koalisi Pendidikan yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), melaporkan kejanggalan UN ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota ICW Febri Hendri meminta KPK menyelidiki kejanggalan-kejanggalan. “Memang masih awal, tapi KPK harus turun untuk melihat pidana korupsinya,” kata dia.
Mabes Polri menyatakan siap menginvestigasi penundaan UN di 11 provinsi kalau Kemendikbud melaporkan adanya pelanggaran dari perusahaan yang mencetak naskah soal. “Jadi, yang dilihat adakah pelanggaran perjanjian soal waktu pengiriman dalam kontrak,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Agus Rianto. n ahmad islamy jamil/bilal ramadhan/esthi maharani/c60/c63/antara ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika