REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan peningkatan peran perbankan di sektor hulu migas. Bahkan, hingga Maret, nilai komitmen tahunan transaksi pembayaran dan dana abandontment and site restoration (ASR) meningkat signifikan dibanding posisi yang sama pada 2009.
Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini menyatakan, nilai komitmen transaksi pembayaran melalui bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Badan Umum Milik Daerah (BUMD) naik 135 persen. “Terjadi peningkatan transaksi pembayaran hingga menjadi 26,678 miliar dolar AS atau sekitar Rp 240 triliun,” ujarnya, Kamis (18/4).
Penempatan dana ASR di bank pemerintah juga naik 165 persen dibanding 2009. ASR adalah dana yang harus dibayarkan oleh kontraktor migas untuk merestorasi lahan migas yang telah dieksploitasinya. Hingga Maret, dana ASR tercatat sebesar 355 juta dolar AS atau sekitar Rp 3,2 triliun.
Mantan wamen ESDM ini pun optimistis peningkatan bakal semakin besar ke depan. “Sinergi hulu migas dan perbankan nasional masih cukup terbuka,” ujarnya. Dari sektor pembiayaan, misalnya, kebutuhan investasi migas saja masih membutuhkan bantuan dana dari perbankan hingga Rp 150 hingga 200 triliun per tahun.
Ini, kata Rudi, tentu mudah bagi perbankan mengingat dana pihak ketiga (DPK) perbankan nasional yang belum tersalur ke kredit mencapai Rp 570,75 triliun per tahun. Apalagi, produktivitas pembiayaan hulu migas tergolong besar dibanding sektor lain.
Dengan kredit Rp 1 miliar saja di hulu migas, nilai tambah ekonomi bakal meningkat hingga Rp 6,63 triliun. Ini berbeda dengan penyaluran kredit ke sektor lain di mana penyaluran kredit lainnya hanya memberi nilai tambah Rp 4,94 triliun.
Berdasarkan data Reforminer Institute selama 2011, kredit perbankan yang disalurkan ke migas baru mencapai Rp 60,71 triliun. Ini hanya 20,75 persen terhadap total kredit perbankan pada 2011 yang mencapai Rp 2.210 triliun. Risiko investasi menjadi penyebab keengganan bank masuk ke bisnis migas. Data usaha hulu minim juga menjadi penyebab lainnya.
Managing Director Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca N Mook mengakui peran bank nasional di hulu migas masih terbatas. Namun, dengan beberapa aturan seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Devisa Hasil Ekspor (DHE) Nomor 14 Tahun 2012, peran perbankan di hulu migas bisa meningkat.
Menurut BI, penerimaan DHE di bank domestik terus meningkat dari 2010 hingga 2012. Mulai dari 77,1 persen pada 2010 menjadi 80,4 persen pada 2011. Lalu, pada 2012 meningkat lagi menjadi 82,8 persen dan pada awal tahun ini menjadi 85,1 persen.
Masuknya dana dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas ke bank nasional tersebut menstimulus transaksi perbankan. “Kami siap lakukan hal yang bisa dilakukan dengan kewajiban DHE itu dan kita buat perinciannya dengan laporan,” katanya. Perbankan juga bisa meningkatkan pembiayaannya kepada hulu migas, termasuk dalam mata uang asing seperti dolar AS yang penyalurannya masih kecil.
Hal senada juga dikatakan Wakil Direktur Utama BNI Felian Salim. Meski mengakui dukungan perbankan ke sektor hulu masih sekitar Rp 47 triliun, kredit migas masih minim. “Ini akan menjadi salah satu fokus yang akan digarap perbankan,” katanya. Menurutnya, dukungan yang bisa diberikan perbankan dapat melalui sejumlah kemudahaan transaksi, seperti cash management, bank agent trust service, dan employee benefit. n sefti oktarianisa ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika