REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah akan menambah pasokan solar bersubsidi di pasar untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah. Mereka pun akan meningkatkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi keseluruhan pada tahun ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyatakan, penambahan solar ini diharapkan dapat mengurai antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia. Menurutnya, bila tidak segera ditindaklanjuti, antrean tersebut dapat menyebabkan gangguan distribusi barang dan menyebabkan inflasi.
"Kondisi ini akan memengaruhi sektor riil kita," ujarnya, Rabu (24/4). Wacik mengatakan, pemberian tambahan solar tidak akan dilakukan melalui operasi pasar. Meskipun demikian, Wacik tidak menyebutkan besaran tambahan yang akan diberikan. Tapi, Wacik memperkirakan dua sampai tiga hari ke depan antreannya akan terurai.
Lebih lanjut, Wacik mengatakan, tambahan solar akan diberikan sampai harga baru untuk BBM bersubsidi berlaku. Dia juga berharap, masyarakat yang mampu bisa beralih menggunakan solar nonsubsidi karena pasokannya masih lebih dari cukup.
Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya. "Kami akan tetap memberikan solar subsidi pada konsumen yang berhak," katanya. Namun, menurutnya, masyarakat juga paham tak seluruh konsumen diperbolehkan menggunakan bahan bakar ini.
Bagi konsumen pemilik kendaraan dinas pemerintah, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, Pertamina tak akan mendistribusikan solar. Ini sesuai dengan aturan Permen ESDM No 1/2013 dan Permen ESDM No 12/2012. Untuk memastikan hal tersebut, BUMN ini bekerja sama dengan aparat kepolisian.
Ia pun mengatakan kelangkaan solar selama ini bukan karena kesalahan distribusi atau pengurangan stok dari Pertamina. Malah, ditegaskannya, kuota solar bersubsidi lebih dari cukup. Namun dalam mendistribusikannya, Pertamina mengacu pada kuota yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2013.
Sesuai aturan pemerintah, solar bersubsidi yang menjadi tanggung jawab Pertamina tahun ini lebih rendah 8,3 persen dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun lalu, yaitu dari 15,56 juta kiloliter (kl) menjadi 14,28 juta kl. Hal ini tentu saja berakibat pada turunnya kuota solar bersubsidi di sejumlah daerah. Hingga kuartal I 2013, penyaluran solar bersubsidi di hampir seluruh provinsi telah melebihi kuota rata-rata nasional, mencapai 5,2 persen.
Selain memastikan akan menambah pasokan solar, pemerintah pun akan meningkatkan kuota BBM bersubsidi secara keseluruhan tahun ini. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengatakan, perubahan besaran kuota tersebut akan dimasukkan dalam APBN perubahan tahun ini. Menurutnya, Mei nanti pembahasan tambahan kuota akan dilakukan dengan Kementerian Keuangan.
Dalam APBN 2013, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan kuota BBM bersubsidi hanya 46 juta kl per tahun. Namun, dengan tren kenaikan 20 persen per tahun, konsumsi bisa naik hingga 53 juta kl. Sedangkan, kebijakan dua harga BBM bersubsidi hanya akan menekan konsumsi hingga 48 juta kl.
Sementara itu, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto mengatakan perseroan tetap akan berupaya agar kuota tak jebol. "Kita masih punya waktu untuk mengendalikannya," katanya. Namun, ia tak menampik bila penambahan dilakukan maka bisa saja impor bertambah. Apalagi, kilang Pertamina tak mampu mencukupi kebutuhan BBM bersubsidi dalam negeri. n sefti oktarianisa ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika