REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan pemerintah mengenai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan dua harga dinilai rawan penyimpangan. Pakar perminyakan Maizar Rahman mengatakan, kebijakan itu akan berdampak besar bagi masyarakat. "Apalagi kalau dilakukan dalam waktu dekat," kata Maizar saat dihubungi Republika, Sabtu (27/4).
Menurut Maizar, kenaikan harga BBM harus disertai dengan sistem pengendalian yang kuat. Apalagi, jika diberlakukan dua harga BBM. Lantaran, pelaksanaannya di lapangan akan menemui kendala teknis yang cukup sulit.
Pemerintah, lanjut dia, harus memastikan kesiapan infrastruktur, seperti ketersediaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Maizar mengatakan, jika sistem dua harga akan diimplementasikan, harus dipasang sistem pada setiap SPBU supaya tidak terjadi penyimpangan.
Masalahnya, di Indonesia terdapat cukup banyak SPBU. Jumlahnya lebih dari 4.000 unit. Artinya, kata Maizar, untuk memasang sistem agar sistem dua harga bisa dijalankan dengan baik membutuhkan waktu yang tidak singkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus pelaksana tugas Menteri Keuangan Hatta Rajasa mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih mendalami kemungkinan pemberlakuan kebijakan satu atau dua harga BBM bersubsidi. Pemerintah masih mengkaji dampak pemilihan salah satu opsi agar tidak ada pihak yang dirugikan.
"Ini masih didalami oleh Pertamina dan Kementerian ESDM, belum sampai pada suatu ketetapan. Mengambil keputusan harus dengan pertimbangan yang matang," kata Hatta seusai melantik Dewan Pengurus Nasional Masyarakat Agrobisnis dan Agroindustri Indonesia (MAI), di Jakarta, Sabtu (27/4).
Hatta yang juga pelaksana tugas (plt) Menteri Keuangan itu mengatakan, perlu persiapan matang di semua lini untuk menerapkan kebijakan itu. Mengingat, dampak yang sangat besar bila kebijakan itu diterapkan.
Hatta juga enggan berspekulasi mengenai kepastian harga BBM bersubsidi yang dinaikkan. Meski dalam rapat koordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi pekan lalu, pemerintah berwacana harga jual BBM bersubsidi menjadi Rp 6.500-Rp 7.000 per liter. "Tunggu keputusan akhir, Kementerian ESDM sedang bekerja mendalami itu," ungkapnya.
Sementara itu, Vice President Coorporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina mengaku siap melakukan opsi yang akan diputuskan pemerintah. Pertamina, menurutnya, telah membahas mekanisme penentuan SPBU yang akan menjual BBM dengan harga baru.
"Nanti akan ada dua jenis SPBU untuk mendukung kebijakan BBM dua harga. Tapi, ada juga SPBU yang menjual dengan harga lama Rp 4.500, seperti yang sering dilewati kendaraan pelat kuning," ungkap Ali.
Pengelompokan SPBU akan mempertimbangkan kondisi wilayah dan perbandingan permintaan sektor pengguna BBM bersubsidi. Selain itu, lanjut dia, Pertamina juga siap menyosialisasikannya dengan pengusaha SPBU hingga tingkat operator, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan pihak terkait. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kenaikan harga BBM tersebut.
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menilai, rencana pemerintah yang membuat kebijakan dua harga untuk BBM bersubsidi itu dapat menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ia menegaskan tak ada di negara manapun yang melakukan kebijakan semacam itu.
''Kalau dua harga, percaya pada saya, pasti akan kacau di mana-mana. Nanti di pompa bensin itu orang-orang bakal berkelahi,'' ujar JK seusai menghadiri launching program Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Ciawi, Bogor, Sabtu (27/4).
JK mengaku cukup gundah dengan sikap pemerintahan sekarang yang terlalu lama mengambil keputusan dalam masalah pengurangan subsidi BBM. Ia mengatakan, subsidi BBM ini akan lebih tepat dialokasikan buat menjalankan pembangunan infrastruktur, pembenahan sistem kesehatan, hingga pendidikan.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyatakan rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi dua harga akan mematikan keberadaan angkutan umum. Berdasarkan hasil survei minat naik angkutan umum di Kota Jakarta hanya 11,5 persen. Apabila ada kebijakan BBM harga ganda dikhawatirkan masyarakat akan beralih ke kendaraan sepeda motor.
“Angkutan umum akan merana, penumpang akan merosot, mungkin beralih ke motor,” ujarnya. Menurutnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) juga tidak menyetujui keputusan BBM dual price tersebut karena akan mematikan angkutan umum. n mohammad akbar/c51/c12/c91/c20 ed: syahruddin el-fikri
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika