REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang melakukan investigasi terkait dugaan mark up atau penggelembungan harga pengadaan dan distribusi bahan Ujian Nasional (UN) 2013. Rencananya, hasil investigasi itu akan segera diumumkan. "Mudah-mudahan pekan depan hasil investigasi sudah bisa diumumkan ke publik," ujar Kepala Pusat Informasi Kemdikbud Ibnu Hamad, di Jakarta, Sabtu (27/4).

Ibnu mengatakan, pihaknya sudah menunjuk Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar untuk melakukan investigasi. Dan tim Irjen, kata dia, sudah memiliki tim yang akan menginvestigasi, mulai dari masalah pelelangannya, pelaksananya, dan aspek pencetakan, hingga pendistribusi naskah-naskah soal dan jawaban UN.

Pihaknya mempersilakan pihak lain untuk melakukan investigasi terkait dugaan penggelembungan anggaran Kemdikbud mengenai pelelangan naskah lembaran soal dan jawaban untuk UN yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi. Termasuk audit atau investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Mendikbud Mohammad Nuh untuk segera menyampaikan hasil investigasi masalah ini.

Komisi X DPR RI masih menunggu audit dari BPK mengenai dugaan mark-up pelelangan naskah atau lembaran soal dan jawaban UN yang dilakukan Kemendikbud. Anggota Komisi X DPR RI Dedi Gumelar mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan Mendikbud. Dalam rapat kerja itu, pihaknya meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemdikbud untuk menelisik dugaan penyimpangan anggaran itu. "Kami kira yang paling tepat adalah inspektorat terkait juga melakukan investigasi," ujarnya.