REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kebijakan dua harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kandas. Pemerintah memilih untuk menerapkan kenaikan BBM satu harga. Besaran kenaikan itu maksimal sebesar Rp 2.000 per liter mulai Mei ini.
"Kemungkinan satu harga, tapi di bawah Rp 6.500 (per liter)," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Kantor Presiden, Senin (29/4). Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kenaikan itu pada Selasa (30/4).
Pada Selasa (16/4), pemerintah pusat sebenarnya sudah melakukan sosialisasi kebijakan BBM dua harga ke seluruh gubernur se-Indonesia, yakni Rp 4.500 dan Rp 6.500 per liter. PT Pertamina (Persero) juga sudah menyiapkan alat sosialisasi untuk kebijakan itu.
Menurut Jero, perubahan sikap itu bukan menunjukkan bahwa pemerintah ragu. Dia menegaskan, pemerintah ingin menyelamatkan masyarakat, termasuk memikirkan kompensasinya. Itu membuat pemerintah butuh waktu untuk mematangkan kebijakan.
Pemerintah memilih menerapkan kebijakan satu harga karena masalah teknis. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, dua harga BBM sebenarnya kebijakan terbaik. "Dua harga itu sebetulnya terbaik, tapi secara operasional sulit sekali," katanya, Senin (29/4).
Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tiga program untuk membantu warga miskin terkait kenaikan harga BBM. Pertama, pemberian beras bagi keluarga miskin (raskin) selama tiga sampai empat bulan sekali sebesar 30 kilogram per keluarga.
Kedua, bantuan kepada 4,8 juta siswa miskin tingkat SD dan SMP. Ketiga, bantuan untuk keluarga harapan meningkat dari Rp 1,4 juta menjadi Rp 1,8 juta per tahun. Kenaikan harga BBM membuat jumlah warga miskin meningkat setengah persen.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir mengatakan, Pertamina sebenarnya sudah siap dengan kebijakan dua harga. Meski begitu, Pertamina siap mengikuti apa pun keputusan pemerintah. "Tentunya, kalau ada kebijakan lain tak masalah," kata Ali.
Ekonom dari Universitas Indonesia I Kadek Dian Sutrisna Artha mengatakan, dua harga BBM memiliki tingkat kesulitan dari sisi kontrol. Menurut dia, kebijakan satu harga BBM memiliki potensi kerusuhan sosial lebih minim dibandingkan dua harga. Menurut Dian, kenaikan BBM harus berlaku mulai Mei.
Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Harry Warganegara mengatakan, pemerintah lamban dalam mengambil kebijakan tentang energi. Harry setuju dengan kenaikan harga BBM. Syaratnya, subsidi BBM harus beralih ke bidang kesehatan dan pendidikan
Menjelang kenaikan BBM, solar justru makin langka di sejumlah daerah. Pemantauan di sejumlah SPBU Kota Bandar Lampung pada Senin (29/4), hampir semua SPBU telah memasang tulisan pengumuman 'solar habis'. Kendaraan mengantre hingga pasokan solar tiba.
Di Indramayu, Jawa Barat, kelangkaan solar sejak beberapa pekan terakhir membuat ribuan nelayan di sana tak dapat melaut. Akibatnya, mereka mengalami kerugian hingga mencapai Rp 5 miliar dalam sebulan terakhir. Nelayan meminta pemerintah memberlakukan kuota solar khusus nelayan. n esthi maharani/sefti oktarianisa/muhammad iqbal/mursalin yaslan/lilis sri handayani/c52/c62 ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika