REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tudingan politisasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) berujung pada terbitnya Instruksi Presiden No 5/2013. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Wakil Presiden Boediono memimpin sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada masyarakat umum dan berbagai kalangan.
Presiden meminta Wapres bersama sejumlah menteri, pimpinan instansi, dan kepala daerah menjelaskan subsidi BBM secara terbatas dan terukur. Tim Sosialisasi Nasional yang dipimpin Wapres itu juga harus menjelaskan pemberian subsidi yang berlangsung secara adil dan transparan, termasuk pemberian dana kompensasi yang dialokasikan dalam APBN.
"Berikan penjelasan mengenai hal-hal yang dipandang perlu, dalam rangka kelancaran implementasi kebijakan penyesuaian subsidi BBM," ujar Presiden dalam instruksinya. Terkait kebijakan itu, Presiden melakukan pertemuan dengan Wapres mengenai kompensasi kenaikan harga BBM di kediaman Presiden, Cikeas, Jumat (10/5).
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, kompensasi hanya untuk jangka pendek untuk menghindari kecurigaan adanya kepentingan politik. "Itu akan lebih baik bagi dunia politik. Semakin pendek semakin baik," kata Agung, Jumat (10/5). Pemberian BLSM diperkirakan berlangsung empat sampai enam bulan setelah mendapat persetujuan DPR.
Menurut Agung, pemerintah menyiapkan dana BLSM dalam RAPBN-P 2013 sebesar Rp 13 triliun untuk 15,5 juta rumah tanggga atau 62 hingga 65 juta jiwa masyarakat sangat miskin dan hampir miskin. Masyarakat yang masuk golongan ini adalah mereka yang memiliki pendapatan satu hingga dua dolar AS per hari. Jumlahnya 30 persen dari seluruh penduduk.
Parpol anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi masih membutuhkan penjelasan resmi dari pemerintah soal teknis pemberian kompensasi ini. Dari enam anggota Setgab, hanya Partai Golkar yang tegas menyatakan setuju atas BLSM. Ketua Umum Partai Golkar dan Presiden sudah menyepakati hal ini dalam pertemuan di Kantor Presiden, Rabu (8/5).
Partai Demokrat mengintensifkan komunikasi dengan anggota Setgab untuk mendukung BLSM. "Sempat ada rapat koalisi, akan diadakan lagi," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, Jumat (10/5). Fraksi Demokrat akan melakukan pendekatan untuk meyakinkan kepada fraksi lain, khususnya tujuan BLSM yang tidak memiliki muatan politik tertentu.
Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi belum memastikan sikap partainya mengenai BLSM. Dia masih ingin mengetahui lebih dalam sikap resmi pemerintah yang akan disampaikan ke DPR. Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mengingatkan BLSM bukan opsi terbaik. Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya akan menentukan sikap pekan depan.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie sudah menginstruksikan kader Golkar di DPR untuk mendukung pemerintah soal kompensasi BBM. Menurut dia, tidak elok apabila BLSM ini dikaitkan dengan muatan politik. "Harus betul-betul diawasi, dikelola dengan baik, dan tepat sasaran," kata dia, kemarin.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, BLSM merusak mentalitas rakyat. Dana kompensasi seharusnya untuk program yang menyerap tenaga kerja. "Kalau disuruh memilih, orang pasti lebih memilih diberi pekerjaan daripada uang," ujarnya. BLSM juga membahayakan demokrasi dalam sistem pemilu yang liberal. n esthi maharani/m akbar wijaya/dyah ratna meta novia/c51 ed: m ikhsan shiddieqiy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika