REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sikap fraksi DPR beragam menanggapi rencana kenaikan harga BBM dan pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ada fraksi yang berkeras kebijakan BLSM tidak efektif dan cenderung memberatkan masyarakat.
Anggota DPR dari Fraksi PPP, Nu'man Abdul Hakim, mengatakan, pengurangan subsidi BBM tidak perlu dialihkan untuk BLSM. Menurut dia, pemberian BLSM yang hanya Rp 100 ribuan itu tidak ada gunanya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin.
Uang sebesar itu tidak berarti jika digunakan untuk membayar sekolah, biaya rumah sakit, maupun untuk usaha. Dari pengalaman kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) beberapa tahun lalu, uang yang diberikan kebanyakan habis untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli rokok.
Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan, Nu'man menyarankan agar dialihkan ke bentuk yang lebih bermanfaat. “Bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, sektor pendidikan, dan kesehatan,” kata dia, Ahad (12/5).
Subsidi BBM bisa digunakan untuk pemberian beasiswa warga kurang mampu untuk kuliah bahkan pada jurusan yang mahal seperti kedokteran. Subsidi BBM juga bisa digunakan untuk membangun banyak jembatan yang putus seperti di Sumatra.
Kemarin, Majelis Syuro PKS menggelar rapat membahas rencana kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. “Salah satu butir yang paling banyak diperdebatkan yaitu soal menerima atau tidak proposal kenaikan BBM dari pemerintah,” kata Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan langkah pemerintah menaikkan harga BBM. Jika dinaikkan bersamaan dengan masa liburan, masuk sekolah, ibadah puasa, dan Idul Fitri, kata dia, itu sangat memberatkan.
Mengenai BLSM, PKS menilai, kebijakan ini sangat politis dan tidak memberikan solusi jangka panjang. “BLSM hanya jadi program pencitraan penguasa kepada rakyatnya,” sindirnya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR membahas rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Secara umum, pertemuan itu membicarakan APBN Perubahan 2013 yang sudah disusun pemerintah untuk dibahas dengan DPR. Sejumlah asumsi makro ekonomi pun berubah, terutama terkait dengan subsidi harga minyak, yaitu harga BBM yang akan dinaikkan menjadi Rp 6.000 per liter.
Pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM yang akan membengkak hingga di atas Rp 200 triliun untuk menutup defisit dan menstabilkan ekonomi. Hingga triwulan I 2013, neraca perdagangan masih defisit sementara inflasi terus meroket, yang menggerus laju pertumbuhan.
Berbeda dengan PPP dan PKS, Partai Golkar, Gerindra, dan PKB cenderung mendukung rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya harus mendukung pemerintah untuk membantu rakyatnya.
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, apa pun usaha pemerintah dalam memberikan setiap bantuan kepada rakyatnya maka Gerindra akan mendukung. Gerindra menilai baik adanya BLSM itu. Yang terpenting, bagaimana bantuan yang diterima masyarakat itu nantinya dapat berfungsi pada hal-hal yang lebih produktif.
Anggota DPR Fraksi PKN M Nur Yasin berpendapat harga BBM memang harus naik. Namun, ia tidak setuju dengan pemberian BLSM. PKB, jelasnya, tidak setuju BLSM karena hanya mendidik masyarakat menjadi pengemis. Kalaupun ingin menyalurkan BLSM, kata Nur Yasin, sebaiknya dibuat dalam skema proyek padat karya.
Pengamat kebijakan publik UI, Adrinof Chaniago, menyatakan, kebijakan BLSM sebagai pembodohan bagi masyarakat miskin. Alih-alih menyelesaikan masalah, kata dia, BLSM justru menambah masalah. “Kebijakan itu hanya bersifat jangka pendek,” ujar Andrinof. n bilal ramadhan/dyah ratna meta/alicia saqina/muhammad iqbal ed: elba damhuri
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika