REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Sementara, kenaikan harga solar lebih rendah, dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.
"Premium (naik) Rp 2.000, solar Rp 1.000," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (13/5).
Pemerintah, lanjut Armida, akan memastikan besaran kenaikan itu pada hari ini (Selasa/14/5). Kenaikan harga solar yang lebih rendah dari Premium, menurutnya, terkait dengan transportasi dan logistik dasar masyarakat.
Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu pimpinan DPR di Kantor Presiden. Presiden didampingi sejumlah menteri, sementara Ketua DPR Marzuki Alie disertai Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Priyo Budi Santoso, Sohibul Iman, dan Taufik Kurniawan. "Pertemuan ini tidak dirancang untuk sebuah pengambilan keputusan," kata Presiden ketika membuka pertemuan.
Presiden berharap, sidang paripurna pertama DPR setelah reses bisa membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) yang rencananya disampaikan secara resmi pada Selasa (14/5). RAPBNP 2013 itu berisi asumsi-asumsi baru ekonomi makro, termasuk rencana pengurangan subsidi BBM, kenaikan harga BBM, dan pelaksanaan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.
Marzuki Alie mengatakan pemerintah mengharapkan RAPBNP selesai dalam tiga pekan sehingga awal Juni sudah bisa disahkan. Kompensasi kenaikan harga BBM, kata dia, akan dibahas setelah pemerintah menyerahkan draf RAPBNP. Meski tak bisa menjanjikan bisa selesai cepat, Marzuki memastikan DPR berusaha semaksimal.
Dalam pidato pembukaan rapat paripurna DPR, Senin (13/5), Marzuki menilai penyesuaian harga BBM bersubsidi menjadi pilihan pahit yang harus diambil. "Dewan mengingatkan pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan segera mengambil keputusan," kata Marzuki.
Pidato Marzuki ini menuai protes fraksi lain. Fraksi PKS mengecam ungkapan kata dewan yang seolah-olah seluruh anggota DPR sepaham dengan pernyataan mantan sekjen Partai Demokrat itu.
Dalam APBN 2013, subsidi BBM 2013 sebesar Rp 193,8 triliun, tetapi bisa membengkak hingga Rp 200 triliun. Besarnya subsidi ini berdampak pada neraca perdagangan nasional yang terus defisit. Setiap bulan, Indonesia harus impor BBM dan minyak mentah rata-rata 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18 triliun.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Sohibul Iman berpendapat sikap fraksi akan ditentukan setelah pemerintah mengajukan draf RAPBNP. PKS menolak mengerucutkan kompensasi kenaikan BBM berupa BLSM. "Jangan langsung digiring ke satu opsi kompensasi," katanya.
Menurut Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Pramono Anung, proteksi terkait kenaikan harga BBM tergantung persetujuan DPR. Apabila opsi kompensasi disepakati dalam rapat paripurna, pembahasan RAPBNP akan membahas bentuk kompensasi. Pemerintah mengusulkan empat bentuk, yakni beras murah, beasiswa, bantuan kepada keluarga sederhana, dan BLSM.
Parpol koalisi anggota Sekretariat Gabungan (Setgab) belum satu suara soal BLSM. Masing-masing parpol meminta kompensasi tak seluruhnya terpusat di BLSM, tetapi ada yang disalurkan ke infrastruktur. Anggota Setgab melakukan pertemuan terkait kompensasi BBM ini pada Senin (13/5) malam.
Menko Kesra Agung Laksono mengungkapkan tiga usulan pemerintah terkait kompensasi sudah berjalan. "Hanya BLSM yang masih pro dan kontra," kata Agung.
DPR, kata dia, mendukung empat kompensasi, tetapi untuk mencegah debat panjang, kebijakan kompensasi perlu keputusan final, misalnya hingga berapa lama BLSM diberikan.
Pemerintah mengajukan tawaran untuk memberikan BLSM selama empat hingga enam bulan dengan nilai Rp 150 ribu per bulan. Dana itu untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran atau 62 juta sampai 65 juta jiwa. Jumlah itu mencapai 20 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Pemerintah memasukkan anggaran BLSM ini ke RAPBNP 2013 sebesar Rp 13 hingga 14 triliun. n muhammad iqbal/esthi maharani/c51/hafidz muftisany ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika