REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO — Dua kelompok yang bertikai di Palestina, Fatah dan Hamas, mencapai kemajuan dalam upaya menciptakan sebuah negara merdeka yang damai dan bersatu. Dalam sebuah pertemuan di Kairo, Mesir, para pemimpin Fatah dan Hamas sepakat untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dalam waktu tiga bulan.
“Sejalan dengan Deklarasi Doha, kami sepakat membentuk pemerintah konsensus nasional,” kata Azzam el-Ahmed, pemimpin delegasi Fatah dalam pertemuan tersebut, sebagaimana diberitakan kantor berita Mesir, MENA, Rabu (15/5).
Pejabat senior Fatah itu menambahkan, waktu tiga bulan ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mengeluarkan dua dekrit. Satu dekrit untuk menetapkan tanggal pemilihan umum dan satu dekrit lainnya mengenai pembentukan pemerintahan nasional. Dalam jumpa pers yang digelar seusai pertemuan, Azzam menegaskan, kedua kelompok politik Palestina ini sangat yakin dan optimistis dengan hasil dialog rekonsiliasi yang disponsori Mesir itu.
Musa Abu Marzuq, anggota senior Hamas, mengamini hal tersebut. Mengutip MENA, kantor berita Cina, Xinhua, melaporkan bahwa Marzuq sangat menghargai prakarsa Mesir yang menjadi sponsor tunggal pertemuan tersebut. “Kami tidak akan mengesampingkan peran atau bantuan negara-negara Arab,” katanya.
Menyusul kesepakatan itu, kata dia, dunia akan segera menyaksikan Palestina yang bersatu, tak hanya di atas kertas, tapi juga di lapangan. “Mulai sekarang, kami akan berusaha mengatasi semua masalah yang belum terselesaikan guna membentuk pemerintahan dan menyelenggarakan Pemilu Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem, serta di luar negeri pada saat bersamaan,” katanya.
Marzuq juga menginformasikan bahwa rancangan mengenai pemilihan anggota dewan nasional akan diselesaikan dalam waktu dua pekan.
Berseteru sejak 2006
Hamas, akronim dari Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah, yang secara harfiah berarti Gerakan Pertahanan Islam, merupakan gerakan dan partai politik Palestina berhaluan Islam yang dibentuk pada 1987. Melakukan perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina merupakan tujuan utama pembentuan kelompok ini.
Pada 2006 Hamas melangkah ke arena politik formal dengan menjadi peserta pemilu. Secara mengejutkan, kelompok militan ini mendulang kemenangan dengan merebut 76 dari 132 kursi parlemen. Hamas mengalahkan Fatah, partai berkuasa sebelum pemilu saat itu. Kabinet yang didominasi orang Hamas pun terbentuk.
Namun, kemenangan Hamas ini harus dibayar mahal dengan pecahnya konflik yang tak kunjung usai dengan kelompok Fatah. Sejak itu, Palestina pun terbelah. Hamas menguasai Jalur Gaza dan Fatah berkuasa di Tepi Barat.
Dalam menghadapi Israel, kedua faksi ini juga berbeda haluan. Tak seperti Fatah yang mau bernegosiasi dengan Israel, Hamas menolak berkompromi dengan negara Yahudi itu.
Fatah didirikan pada 1958 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir. Salah satu di antara mereka adalah Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada 1967, Fatah tampil sebagai kekuatan dominan dalam perpolitikan Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO, bahkan kemudian menjadi kekuatan utama di organisasi ini. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga wafat pada 2004. n wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika