REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR — Perhitungan cepat perolehan suara kedua kandidat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Bali terpaut tipis. Selisih suara antara pasangan calon gubernur- wakil gubernur Bali Puspayoga-Dewa Sukrawan dengan Pastika-Sudikerta hanya sekitar 0,62 persen versi penghitungan cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Peneliti dari SMRC Deni Irvani mengatakan bahwa hasil perhitungan cepat pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan memperoleh suara 50,31 persen, sedangkan pasangan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta memperoleh suara 49,69 persen. Penghitungan cepat dilakukan dengan memilih sampel 400 tempat pemungutuan suara (TPS) yang tersebar secara proporsional di setiap kabupaten/kota di Bali. “Secara statistika, perolehan suara kedua pasangan tidak berbeda signifikan karena selisihnya kurang dari dua persen atau masih di dalam toleransi kesalahan perhitungan cepat (margin of error quick count),” kata Deni di Denpasar, Rabu (15/5).
Dengan demikian, kata dia, hasil perhitungan cepat ini tidak dapat memprediksi pasangan mana yang akan memenangkan Pemilukada Bali 2013. Deni memperkirakan toleransi kesalahan pada penghitungan cepat itu kurang lebih sebesar satu persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Atau, dengan kata lain, dia melanjutkan, hasil penghitungan ini bisa bergeser ke atas atau ke bawah hingga satu persen.
Menurutnya, pemenang baru bisa diprediksikan jika selisih suara antara pasangan calon lebih dari dua persen. Oleh karena itu, kata Deni, hasil perhitungan cepat tersebut tidak dapat memprediksi pasangan yang menang sehingga penentuan pemenang tetap berdasarkan pada hasil penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali.
Berbeda dengan SMRC, hasil penghitungan cepat yang dilakukan Indonesia Research Centre mengumumkan pasangan Pastika-Sudikerta mengungguli pasangan Puspayoga-Dewa Sukrawan. Menurut Indonesia Research Centre, Pastika-Sudikerta menang dengan memperoleh 50,01 persen suara, sedangkan Puspayoga-Dewa Sukrawan memperoleh 49,99 persen suara.
Calon incumbent gubernur Bali Made Mangku Pastika mengharapkan pendukung dan simpatisan tetap tenang menyikapi perbedaan hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei tersebut. “Saya minta kepada simpatisan dan relawan Bali Mandara untuk tetap mengawal surat suara dari TPS ke kantor desa atau kelurahan guna dilakukan penghitungan surat suara manual,” kata Made Mangku Pastika didampingi Cawagub Ketut Sudikerta di Sekar Tunjung Center (STC) Denpasar.
Selain itu, pelaksanaan Pemilukada Bali terancam diulang lantaran ditemukan banyak kecurangan. Antara lain, lantaran ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali yang meloloskan foto pasangan calon berisi gambar partai.
KPU Bali dinilai melanggar Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad mengatakan, sesuai Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009, surat suara hanya berisi nomor urut, nam, dan foto pasangan calon. “Kami tetap pada pendirian bahwa KPU Bali melanggar ketentuan,” kata Muhammad di Denpasar, Rabu (15/5).
Sebagaimana yang terjadi, surat suara dalam Pemilukada Bali berisi tanda gambar kepala banteng dalam lingkaran pada foto pasangan calon nomor urut satu Puspayoga-Sukrawan yang diusung PDI Perjuangan. Pasangan lainnya, Mangku Pastika-Sudikerta sebelumnya telah menyatakan keberatan akan hal itu.
Sejak awal, kata Muhammad, Bawaslu dan Panwaslu Bali berpendirian bahwa surat suara Pemilukada Bali melanggar aturan. Kalau pemilukada tetap dilanjutkan, kata dia, bukan berarti Panwaslu Bali mentoleransi pelanggaran, namun hanya menghargai sikap KPU. “Tetapi, kami tetap memproses pelanggaran itu,” katanya.
Pelaksanaan Pemilukada Bali juga dicederai oleh ketidaknetralan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Buleleng karena diduga terlibat dalam praktik politik uang menjelang pemilukada tersebut. “Yang bersangkutan kami pecat melalui sidang pleno, Selasa (14/5), agar tidak menimbulkan konflik kepentingan,” kata Ketua KPU Kabupaten Buleleng Kadek Cita Ardana Yudi di Singaraja.
Ia mengungkapkan, Putu Widana sebagai Ketua KPPS I Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, diketahui membagi-bagikan paket berisi bahan makanan pokok kepada warga disertai pesan memilih salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Bali tertentu. “Di desa itu ada enam KPPS. Tapi, yang lain tidak sampai melakukan perbuatan yang mengarah pada praktik politik uang,” kata Ardana Yudi. n ahmad baraas/antara ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika