REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan Bank Dunia. MoU bertujuan mengkaji potensi implementasi Pendulum Nusantara agar dapat terintegrasi sempurna dengan usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem logistik di Indonesia.
Penandatanganan MoU yang dilakukan di Kantor Pusat IPC, Kamis (16/5), dilakukan oleh Direktur Utama IPC RJ Lino dengan Kepala Perwakilan Bank Dunia di Jakarta Stefan Koeberle. Kegiatan tersebut juga disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Leon Muhammad. Dalam payung kerja sama tersebut, IPC akan mendanai studi yang direncanakan dapat dilakukan oleh Bank Dunia mengenai pelabuhan feeder yang akan terlibat dalam konsep Pendulum Nusantara dan studi mengenai upaya penurunan biaya logistik nasional.
Dalam berita foto Republika edisi Jumat (17/5) halaman 14 disebutkan bahwa Bank Dunia yang memberikan bantuan kepada IPC untuk studi infrastruktur dan logistik pelabuhan di Indonesia. “Hal ini perlu diluruskan, Bank Dunia tidak memberikan dana sebesar 2 juta sampai 3 juta dolar AS bagi IPC,” kata Tim Komunikasi IPC Assed Lussak dalam surat klarifikasi berita yang diterima redaksi Republika, Jumat (17/5).
Lussak menjelaskan, dalam kerja sama itu, justru IPC yang meminta Bank Dunia melakukan studi infrastruktur dan logistik pelabuhan di Indonesia. Estimasi nilai kerja sama yang dikucurkan IPC untuk Bank Dunia sebesar 2 juta sampai 3 juta dolar AS. “Bergantung pada beban studi nantinya,” kata Lussak.
Direktur Utama IPC RJ Lino menjelaskan, terdapat dua hal utama yang menjadi pokok studi yang direncanakan dapat dilakukan Bank Dunia. Pertama, studi untuk menentukan pelabuhan potensial yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi Pendulum Nusantara dan implementasi Sistem Logistik Nasional. Dan kedua, studi untuk mengidentifikasi upaya penurunan biaya logistik di Indonesia.
Pendulum Nusantara akan melibatkan enam pelabuhan utama Indonesia, yakni Belawan, Batam, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong. Pendulum Nusantara merupakan aksi korporasi dari IPC serta Pelindo I, III, dan IV sebagai bagian dari Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dalam mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Pendulum Nusantara diharapkan secara cepat dapat menurunkan biaya logistik nasional yang masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara lain. Lino menambahkan, studi yang direncanakan dapat dilakukan Bank Dunia ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada BUMN bidang jasa kepelabuhanan untuk dengan benar menentukan pelabuhan mana yang perlu diprioritaskan pengembangannya. Studi juga dianggap dapat membantu para pelaku kebijakan untuk mengambil langkah tepat guna mengatasi tingginya biaya logistik.n ed: eh ismail
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika