REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 16 rumah sakit swasta di DKI Jakarta menyatakan mundur dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak November 2012 lalu. Pengelola rumah sakit yang mundur dari penyediaan layanan kesehatan gartis ini beralasan takut rugi karena nilai klaim yang terlalu rendah.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emmawati mengatakan akan melakukan evaluasi terhadap program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Tujuannya, agar langkah yang diambil 16 RS tersebut tidak diikuti oleh rumah sakit lainnya. ''Kita sudah rapat dengan Kementerian Kesehatan dan secepatnya akan melakukan evaluasi,'' kata Dien ketika dihubungi Republika, Ahad (19/5).
Meski banyak RS mundur dari program KJS, Dien meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena masih ada 76 RS lainnya yang masih melayani pasien dengan KJS. Namun, tetap saja mundurnya 16 RS dari program KJS sedikit banyak akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, khususnya di wilayah Jakarta Utara. Dari 16 RS tersebut, delapan di antaranya berada di Jakarta Utara. ''Tapi, itu semua rumah sakit tipe C,'' kata Dien menyebut golongan rumah sakit kecil.
DKI Jakarta menjadi percontohan pemberlakuan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan diberlakukan secara nasional mulai 1 Januari 2014. KJS yang melayani 4,7 juta peserta terdiri dari 1,2 juta orang peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan 3,5 juta warga lain. Untuk menggelar layanan KJS ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan PT Askes dengan premi Rp 23.000 per orang per bulan dengan total anggaran mencapai Rp 1,2 triliun.
Menurut Dien, mundurnya rumah sakit dari program KJS bukan karena premi, melainkan karena persoalan klaim yang dianggap terlalu kecil. Dien menjelaskan, dari 4,7 juta penduduk Jakarta peserta KJS, baru sekitar dua juta orang yang menggunakan layanan kesehatan gratis di kelas III itu.
Meski tak sampai setengah peserta KJS memanfaatkannya, layanan ini di masa awal sempat membuat berbagai rumah sakit kewalahan menghadapi membludaknya antusias warga Jakarta berobat gratis. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa 11 RS yang mundur dari program KJS karena sudah tak sanggup lagi melayani jumlah pasien yang terus bertambah.
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI akan mengevaluasi sistem Indonesia Case Based Groups (INA CBG) yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS). Evaluasi juga dilakukan untuk premi kesehatan KJS sebesar Rp 23.000 per orang tiap bulan. Angka premi KSJ ini sebenarnya lebih besar dibandingkan hitungan premi BPJS sebesar Rp 22.800 dan juga pemerintah pusat yang hanya mau membayar premi sebesar Rp 15.700.
Selama ini Ahok mengaku masih bimbang ketika menetapkan premi sebesar Rp 23.000 per orang tiap bulan. Secara pribadi dia menilai, seharusnya premi kesehatan untuk masyarakat Ibu Kota adalah Rp 50.000 per orang per bulan. Oleh karena itu, Basuki meminta seluruh pihak RS yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa mengundurkan diri dari program KJS karena evaluasi dan penghitungan ulang masih dilakukan.
Proses evaluasi ini kemungkinan akan memakan waktu sekitar dua bulan. ''Kita akan panggil dan evaluasi semua pihak yang terlibat dalam sistem INA CBG dan penetapan angka premi. Kita tidak ingin BPJS Kesehatan Indonesia tidak berjalan akibat premi sebesar Rp 23.000 itu,'' tutur Ahok. n c01/antara ed: rahmad budi harto
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika