REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wacana pengunduran diri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari keanggotaan di Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi kembali mengemuka. Partai Demokrat sebagai penggawa koalisi mempersilakan PKS mengambil langkah tersebut.“Kalau sudah ga cocok, suami istri saja bercerai. Artinya, kalau sudah merasa tidak nyaman, tak apa-apa kalau keluar,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/5).
Pernyataan itu menyusul komentar Wasekjen PKS Fahri Hamzah yang menginginkan partainya meninggalkan koalisi.Nurhayati meyakini, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan terguncang bila ditinggalkan anggota Setgab koalisi tertentu. Dengan dukungan penuh dari Partai Demokrat dan anggota koalisi lainnya, menurut dia, sisa pemerintah SBY akan berjalan dengan lancar.
Nurhayati menambahkan, jika memang PKS keluar dari koalisi, SBY masih memiliki banyak sumber daya manusia mumpuni untuk menggantikan menteri-menteri dari PKS di kabinet. “Pak SBY juga punya banyak orang yang lebih baik. Makanya nggak boleh sombong, jangan merasa paling baik,” kata dia.
Wasekjen PKS Mahfudz Siddik mengiyakan, ada usulan dari kader-kader di PKS untuk keluar dari koalisi. Meski demikian, belum ada pembicaraan serius terkait hal tersebut di internal PKS. “Itu (keluar dari koalisi), bisa terjadi kapan saja,” kata Mahfudz, kemarin. Menurut dia, Majelis Syuro PKS juga belum membahas secara spesifik mengenai kemungkinan keluar dari koalisi. PKS lebih fokus menyikapi perkembangan proses hukum kasus dugaan suap kuota impor daging sapi yang diprediksi mempunyai imbas terhadap keterpilihan PKS.
Walaupun begitu, Mahfudz menegaskan, Setgab tak berjalan optimal. Menurutnya, parpol-parpol yang tergabung di koalisi hanya dimanfaatkan pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang didorong di Setgab, kata Mahfudz, juga untuk kepentingan partai penguasa. Ia mencontohkan, dalam wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) belakangan. “Kami tidak mendapat respons positif terhadap usulan-usulan yang sebenarnya bisa memberikan solusi komprehensif,” ungkapnya.
Namun, pemerintah justru menggiring pendapat anggota koalisi dengan menggelontorkan rencana pengguliran skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Mahfudz menduga skema itu untuk menjebak parpol pada pilihan setuju atau tidak setuju dengan BLSM buat kaum dhuafa.
Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, rencana keluar dari koalisi baru sebatas wacana di internal PKS. Menurutnya, manfaat keberadaan PKS di koalisi masih terus dipertimbangkan. “Tetap atau tidak di koalisi, kami kira evaluasi ini wajar dilakukan,” kata Hidayat, kemarin.Ia juga menyinggung, evaluasi soal keberadaan PKS dalam koalisi sudah dibicarakan oleh majelis Syuro PKS. Majelis tengah menelaah apakah posisi PKS di koalisi efektif dan apakah selama ini parpol-parpol dalam koalisi sudah berjalan seiring.
Dalam rapat Majelis Syuro PKS, menurut dia, semua anggota diperbolehkan mengeluarkan pendapat. Namun, terkait keluar atau tidak dari koalisi harus diputuskan lebih lanjut oleh DPP partai. Menurut Hidayat, banyak yang perlu dipertimbangkan sebelum PKS memutuskan keluar dari koalisi. Di antaranya terkait kondisi sosial dan politik masyarakat. Keputusan akhir akan diserahkan pada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP), ketua Majelis Syuro, ketua DPP, sekjen, bendahara, ketua dewan syariah, dan ketua majelis pertimbangan partai.
Anggota Majelis Syuro PKS yang juga Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan, pernyataan PKS berniat keluar dari Setgab koalisi hanya pernyataan pribadi Fahri Hamzah. “Nggak ada. Tidak ada keputusan majelis syuro untuk keluar dari koalisi,” katanya saat ditemui di Istana Kepresidenan, kemarin.
Menurutnya, kondisi PKS dan Setgab baik-baik saja. Bahkan, justru semakin akrab. Karena itu, ia tak mau ambil pusing dengan pernyataan yang keluar dari masing-masing pribadi kader.Fahri Hamzah mengungkapkan keinginannya agar PKS keluar dari koalisi di Kompleks parlemen Senayan, Rabu (22/5). “Saya ingin sekali partai ini keluar dari koalisi. Saya termasuk yang memprotes cara kepemimpinan SBY,” ujarnya. n ira sasmita/dyah ratna meta novia/m akbar wijaya/esthi maharani ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika