REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI - Program Kartu Bekasi Sehat (KBS) yang diluncurkan April lalu tak hanya tersandung kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia bidang kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan kepada 120 ribu warga Kota Bekasi. Dinas Kesehatan Kota Bekasi mengaku kekurangan sejumlah alat kesehatan guna menunjang program kesehatan gratis di wilayah yang berlaku sejak awal Juni 2013.
“Alat kesehatan yang perlu ditambah, di antaranya, dental unit dan kendaraan ambulans di sejumlah puskesmas,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Anne Nur Chandrani di Bekasi, Jumat (7/6). Menurut Anne, unit dental untuk keperluan perawatan kesehatan gigi pasien hingga kini belum dimiliki semua puskesmas di Kota Bekasi yang berjumlah 31 unit layanan. “Semua puskesmas di kota ini sangat membutuhkan peralatan penunjang kesehatan tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.”
Menurutnya, penanganan masalah gigi juga masuk dalam kriteria biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah melalui Program Kartu Sehat. Program Kartu Sehat memberikan harapan baru bagi warga, khususnya warga kategori miskin yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara baik sehingga dapat meringankan beban hidup mereka.
Dikatakan Anne, pengadaan kendaraan ambulans di sejumlah puskesmas juga merupakan hal mendesak yang perlu diperhatikan pemerintah. “Kendaraan tersebut kita butuhkan untuk antar jemput pasien yang sekiranya membutuhkan layanan tersebut,” katanya.
Menurut dia, Dinas Kesehatan setempat hingga kini baru memiliki enam unit ambulans yang telah dioperasikan di sejumlah puskesmas dengan wilayah penduduk terbanyak. Enam unit yang ada pun kondisinya sudah tidak prima karena ada beberapa suku cadang yang sudah rusak termakan usia.
Penambahan alat-alat kesehatan ini sudah diusulkan Dinas Kesehatan Kota Bekasi sejak 2009, tapi selalu gagal terealisasi akibat keterbatasan anggaran pemerintah. “Mudah-mudahan dengan diberlakukannya Program Kartu Sehat, kebutuhan alat penunjang keberhasilan kebijakan ini bisa diakomodasi,” kata Anne.
Program Kartu Sehat Kota Bekasi sebenarnya merupakan pengembangan program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda). Perbedaannya hanya pada penggunaan kartu yang meniadakan kerepotan warga untuk mengurus surat keterangan tak mampu. Warga yang sakit diminta berobat di puskesmas lebih dulu sebelum dirujuk ke 34 rumah sakit yang menerima Kartu Sehat.
Kelas B pertama
Sementara itu, Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bogor mendapatkan sertifikasi kelas B dari Kementerian Kesehatan. Ini menjadikan RS PMI menjadi satu-satunya rumah sakit yang memiliki kualitas kelas B di Kota Hujan itu.
Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RS PMI Saptono Raharjo mengatakan, untuk mendapatkan sertifikasi kelas B tersebut memerlukan banyak persyaratan, mulai dari sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. “Kami telah melengkapi semua persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi kelas B dari Menteri Kesehatan sehingga RS ini dapat menjadi pusat rujukan pasien,” kata Saptono, Kamis (6/6).
Wakil Direktur bidang Sarana dan Prasarana RS PMI Djoko Setionegoro menyebutkan, sertifikasi yang diterima itu sebagai pengakuan dari pemerintah akan status kelas rumah sakit sehingga bisa sejajar dengan rumah sakit kota-kota besar lainnya.
Djoko menambahkan, dengan menjadi RS kelas B satu-satunya di Kota Bogor, mereka menghadapi tantangan besar ke depan dalam menambah dan memperluas layanannya. “Dengan adanya sertifikasi kelas B menjadi motivasi untuk meningkatkan layanan, terutama dalam penyediaan sumber daya manusia, seperti penambahan spesialis sub anak minimal ada empat orang spesialis,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Peralatan RS PMI Yuliantini menambahkan, saat ini RS PMI melengkapi diri dengan alat multislice CT scan dengan 16 irisan. Alat senilai kurang lebih Rp 42 miliar tersebut akan memudahkan pemeriksaan pasien dengan penyakit berat seperti stroke atau kecelakaan berat. n antara ed: rahmad budi harto
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
