REPUBLIKA.CO.ID, Perang pernyataan antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal kenaikan harga BBM bersubsidi terus berlangsung. Dari perang kata di spanduk, kedua partai di koalisi itu kini terlibat jual beli kata-kata di media. Ibarat ada tinju, kedua kekuatan politik ini saling serang dengan kata dan perumpamaan.
Kali ini anggota Majelis Syuro PKS Idris Luthfi coba merespons pernyataan politisi Demokrat Sutan Bhatoegana yang kerap menyerukan PKS keluar koalisi. Idris menyebut Sutan sebagai politisi belah bambu. “Mereka (Demokrat) senang dengan politik belah bambu. Sutan yang paling berbakat,” kata Idris kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/6).
Politik belah bambu adalah istilah untuk menyebut sikap politik yang mau untuk sendiri. Idris menjelaskan, orang yang membelah bambu akan menginjak satu sisi bambu sekaligus mengangkat sisi bambu yang lain. Politik belah bambu atau juga dikenal devide et impera pernah digunakan penjajah kolonial Belanda untukmengadu domba kerajaan-kerajaan di nusantara. “Diinjak dan diangkat supaya bambu terbelah. Itu politik Belanda,” katanya.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana menyebut sikap PKS sebagai ahlinya politik cari muka. Menurutnya, isu BBM yang diangkat PKS adalah untuk mengalihkan berbagai isu korupsi yang mendera kadernya. “Mereka cari simpati supaya isu korupsi mereka hilang,” kata Sutan kepada Republika di Jakarta.
Sutan menantang PKS agar berani bersikap. Menurutnya, jika PKS menganggap kebijakan menaikkan harga BBM merupakan kebijakan keliru, PKS sebaiknya menarik menteri-menterinya yang ada di kabinet. Sebab, bila tidak, koalisi yang dilakukan PKS tidak lebih dari sekadar basa-basi. “Artinya, basahnya mau, basinya tidak mau,” ujar Sutan menyindir.
Perang pernyataan antara Demokrat dan PKS mengundang kritikan dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Dia meminta Demokrat dan PKS dewasa.
Drajad pun meminta kedua kubu mencontoh apa yang terjadi di klub sepak bola Real Madrid. Dia mencontohkan gaya pelatih Real Madrid Jose Mourinho ketika hendak meninggalkan Santiago Barnabeu.
Tanpa banyak perang kata, keduanya pun sepakat berpisah. Hal serupa yang dia sarankan dilakukan SBY selaku Ketua Demokrat dengan petinggi PKS. “Sebaiknya, SBY dan Ketua Majelis Syuro PKS bertemu dan sepakat berpisah. Seperti, yang dilakukan Madrid dan Mourinho,” kata Drajad ketika dihubungi wartawan pada Jumat.
Drajad mengatakan, polemik koalisi PKS di pemerintahan ibarat kontrak kerja Jose Mourinho dengan Real Madrid. Menurutnya, Mourinho mengundurkan diri lebih cepat dari kontrak yang disepakati. Dalam konteks itu perjanjian koalisi antara SBY dan PKS juga sama. Cuma saja bedanya pihak yang melanggar kontrak koalisi akan dikenai denda secara politik.
Drajad menyatakan, solusi terbaik adalah PKS dan SBY bertemu untuk menyatakan diri berpisah. Dengan begitu, kerugian politik di antara kedua belah pihak bisa lebih diminimalisasi. “Saya rasa solusi seperti ini bisa dipakai,” katanya. n muhammad akbar wijaya ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika