REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengesahan RAPBN-P 2013 melalui Rapat Paripurna DPR dijadwalkan berlangsung Senin (17/6). Jalannya rapat diprediksi bakal berlangsung alot. Kekuatan politik yang menolak kenaikan harga BBM hingga kemarin masih tetap pada pendiriannya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Effendi Simbolon menyatakan, klaim pemerintah menaikkan harga BBM demi penyelamatan APBN hanyalah akal-akalan. Menurut dia, penyelamatan APBN bisa dilakukan dengan berbagai cara tanpa mesti menaikkan harga BBM bersubsidi. Misalnya, dengan mengurangi biaya perjalanan dinas ke luar negeri dan menghemat pengeluaran di sektor-sektor yang tidak berkaitan dengan kehidupan rakyat.
Pemerintah, imbuh Effendi yang juga wakil ketua Komisi VII DPR itu, juga bisa kreatif mencari sumber pemasukan bagi APBN, seperti dengan menaikkan pajak kendaraan bermotor. “APBN kita jebol karena pemerintah sendiri. Jangan rakyat diberatkan,” kata dia, kemarin (16/6).
Sikap yang sama juga masih ditunjukkan oleh PKS. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Indra, menegaskan, fraksinya tetap menolak kenaikan harga BBM. “Kenaikan harga BBM jelas memberatkan rakyat,” kata dia, kemarin. Harga bahan pangan akan ikut naik akibat kenaikan harga BBM itu. Persoalan makin tingginya beban subsidi BBM, kata Indra, itu karena kegagalan pemerintah.
Sedangkan, Fraksi Partai Hanura menyatakan bersiap menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi lewat pandang fraksi sidang paripurna hari ini. Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin ketika dihubungi Republika, Ahad (16/6), meyakinkan bahwa partainya konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Menurut dia, meskipun UU APBN 2012 membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM, hal itu tidak berarti pemerintah menaikkan harga BBM tanpa pertimbangan. Saleh menjelaskan, salah satu syarat pemerintah menaikkan harga BBM adalah harga ICP mencapai 115 dolar AS. Yang terjadi sekarang, harga ICP masih pada kisaran 95 dolar AS.
Sikap kekuatan politik yang menolak kenaikan BBM dinilai Ketua Komisi VII DPR RI yang juga kader Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, tidak akan mengubah keputusan paripurna untuk menyetujui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia melihatnya dari jumlah fraksi yang menyetujui RAPBN-P 2013 lebih banyak dari yang menolak.
Penolakan yang dilakuan PKS pun disayangkan oleh Ketua DPP Demokrat Didi Irawadi. Dia menegaskan, PKS masih menjadi bagian dari koalisi. Menurut dia, seharusnya PKS membuat kebijakan yang sejalan dengan koalisi.
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, pun mengkritik sikap PKS dan mendukung sikap PDIP. Kata dia, PDIP sebagai partai oposisi memang harus mengkritisi dan mengawasi sikap pemerintah. “Kalau memang PKS mau ikut menolak BBM, sebaiknya bergabung dengan PDIP menjadi oposisi saja,” katanya.
Memang, ujar Siti, kenaikan harga BBM ini menjadi dilema bagi pemerintahan SBY. Pada satu sisi, Partai Demokrat membuat kebijakan yang tidak populer, namun di sisi lain, APBN juga mengalami kesulitan jika terus menanggung subsidi harga BBM. Pemerintah, ujar Siti, juga gagal dalam melakukan sosialisasi, akibatnya isu kenaikan harga BBM dipolitisasi dan harga barang-barang sudah naik.
Dalam pandangan pengamat politik dari Poltracking Institute, Hanta Yudha, sikap fraksi yang menolak kenaikan BBM belum tentu bertahan dalam paripurna. Pembahasan alot dalam pengesahan RAPBN-P 2013 kemungkinan terjadi pada pembahasan BLSM. n hafidz muftisany/m akbar wijaya/aldian wahyu ramadhan ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
