REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengendalian harga pangan dan tarif angkutan harus menjadi prioritas pemerintah setelah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM. Pedagang mendesak pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengontrol harga-harga menyusul tingginya harga BBM.
Harga pangan di sejumlah pasar masih tinggi sejak beberapa pekan lalu. Tren kenaikan harga kebutuhan pokok selama dua pekan ini tidak terlepas dari gonjang-ganjing naiknya harga BBM bersubsidi. Pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (21/6), belum menurunkan harga karena pasokan masih minim. ''Mau dapat untung Rp 100 ribu saja susah sekali,'' kata Basri, pedagang daging.
Pembeli, jelasnya, tidak mampu membeli daging yang kini Rp 95 ribu per kilogram. Pedagang sayuran, Yanti, meminta pasokan sayuran ditambah agar harga bisa turun. ''Pemerintah juga harus bisa mengendalikan harga,'' kata dia. Pengendalian harga, menurut para pedagang, sangat penting mengingat daya beli masyarakat terganggu dengan kenaikan BBM ini. Jika harga sayur dan kebutuhan pokok lainnya terus meroket, akan mengganggu aktivitas bisnis mereka. ''Stok yang ada tidak laku dan kami rugi,'' kata Basri.
Sejumlah jenis sayuran telah naik harganya seperti cabai, tomat, petai, hingga mentimun. Harga telor, daging sapi, daging ayam, dan bebek pun bergerak ke atas. Malah, stok bebek dan beberapa komoditas sayuran langka di pasar. Sindrom kenaikan harga BBM menjadi penyebab utama melonjaknya harga-harga tersebut.
Pemerintah mengumumkan secara resmi kenaikan harga BBM di Kemenko Perekonomian, kemarin malam. Premium naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter, sedangkan solar naik dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, lonjakan harga dapat dikendalikan melalui sejumlah aspek. Pertama, suplai barang harus dijaga agar tidak terjadi lonjakan. Kedua, komponen harga yang diatur pemerintah harus dijaga dan dikendalikan.
"Jangan sampai harga melambung karena spekulasi sehingga menyebabkan inflasi. Ini yang tidak boleh terjadi," kata Hatta. Dia mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) salah satunya bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan memastikan belum berencana membuka keran impor untuk komoditas apa pun. Ia pun belum memastikan terjadi kenaikan harga di tingkat konsumen. Kenaikan harga, kata Gita, akan terjadi apabila distribusi dan pasokan mengalami kekurangan.
Pengusaha angkutan meminta kenaikan tarif. Organisasi Angkutan Darat (Organda) DI Yogyakarta sudah sepakat kenaikan tarif angkutan sebesar 22,5 persen untuk angkutan kota dalam provinsi dan angkutan kota. Kenaikan ini menggunakan asumsi kenaikan solar sebesar Rp 1.000 per liter.
Organda Lampung menetapkan kenaikan tarif angkutan 25-30 persen. Alasannya, suku cadang sudah naik terlebih dahulu. Ketua Organda Lampung Tony Eka Chandra mengatakan, kenaikan tarif transportasi tak bisa dihindari. Organda Banyumas memilih menerapkan kenaikan tarif setara dengan kenaikan harga BBM. Penasihat Organda Banyumas Sutanto menegaskan, kenaikan tarif angkutan ada di kisaran 20 persen.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso meminta kenaikan tarif angkutan tidak memberatkan masyarakat. Permintaan Organda agar tarif naik di atas 30 persen itu terlalu besar. Suroyo menilai kenaikan tarif sebaiknya 10 sampai 15 persen. "Besarannya nanti kita lihat," kata Suroyo. n muhammad iqbal/meiliani fauziah/mursalin yasland/neni ridarineni/eko widiyatno ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika