REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Pendistribusian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) bermasalah. Banyak penerima BLSM yang sudah meninggal, tidak dikenal, dan memiliki alamat yang tidak jelas. Di Yogyakarta, ada 527 Kartu Pengendali Sosial (KPS) yang gagal diantarkan.
KPS merupakan syarat pengambilan BSLM, selain kartu identitas resmi. Kepala Kantor Pos Besar Yogyakarta Alex Firmano mengatakan, 527 dari 15.031 KPS yang sudah jadi gagal diantarkan kepada warga yang seharusnya menerima. “Gagal antar ini karena beberapa sebab, di antaranya, 30 penerima KPS tersebut meninggal,” kata dia, Ahad (23/6).
Penyebab lainnya, Felix menyebutkan, penerima tidak dikenal sebanyak 56 orang, 351 pindah alamat, satu ditolak karena penerima dan alamat yang tertera berbeda, serta 89 penerima alamatnya tidak jelas. Terkait gagal antar ini, kata dia, pihaknya akan memaksimalkan penyalurannya. Dana BLSM sudah mulai dibagikan ke pemilik KPS sejak Sabtu (22/6). Namun, pembagian tersebut dilakukan bertahap. “Untuk tahap awal baru pemilik KPS di Kota Yogyakarta. Untuk kabupaten lain belum karena KPS-nya belum jadi,” ujar dia.
Jumlah penerima BLSM di DIY sebanyak 288.381 keluarga, sebanyak 16.031 keluarga berdomisili di Kota Yogyakarta. Felix memastikan penyaluran dana BLSM tidak akan mengalami kekurangan. Sebanyak Rp 86,5 miliar sudah disiapkan bagi 288.391 keluarga penerima dana tersebut. Setiap keluaga, kata dia, akan memperoleh Rp 300 ribu untuk BLSM Juli - Agustus.
Persoalan berbeda terjadi di Kota Semarang. Total penerima BLSM di Kota Semarang sebanyak 42.477 RTS yang tersebar di 16 kecamatan. BLSM mulai digulirkan untuk 1.091 keluarga di tujuh kelurahan pada Sabtu (22/6).
Selama pelaksanaan penyaluran di kantor Pos Besar Kota Semarang ini, dua penerima manfaat mengembalikan dana kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Langgeng Sulistyono yang memantau pembagian BLSM ini mengatakan, pengembalian yang dilakukan karena dua orang itu sudah tercatat sebagai PNS.
Dia membantah adanya kesalahan input data. “Saat masuk data KPS, yang bersangkutan masih menjadi pegawai honorer, sekarang sudah diangkat PNS,” kata dia.
Kepala Biro Informasi dan Presidangan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) Safri Burhanuddin mengakui penyaluran BLSM masih menemui kendala. Namun, persoalan hanya terkait adanya warga miskin yang belum mendapatkan KPS.
Pemerintah, kata Safri, berusaha merampungkan persoalan KPS dalam pekan ini. Dari 15,5 juta keluarga miskin penerima BLSM, baru sekitar enam juta di antaranya yang sudah mendapatkan KPS. “Sementara, sisanya akan kami kirimkan secara bertahap,” ujar dia.
Pembuatan KPS berlangsung hingga 30 Juni nanti. Saat bersamaan, pemerintah akan mengirimkan 950 ribu KPS per hari untuk diserahkan ke tiap-tiap pemiliknya. Jika sampai 30 Juni nanti masih ada warga sangat miskin yang belum menerima KPS maka bisa melapor di posko-posko di tingkat kelurahan dan kecamatan tempat mereka tinggal. Tanggapan masyarakat penerima bantuan pemerintah ini cukup beragam. Suyati (65), warga Bangunharjo, mengaku senang menjadi penerima hak BLSM ini. Tapi, ia cemas dengan kenaikan harga berbagai barang kebutuhan utama masyarakat.
Marsudi (73), warga Jagalan, berharap bantuan ini memang membantu, namun sepertinya hanya sebagian kecil dari kebutuhan hidupnya. “Sekarang saya terima Rp 300 ribu, besok harus bayar utang Rp 200 ribu,” ujar dia. n yulianingsih/bowo pribadi/bowo opribadi/ahmad islamy jamil ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika