REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan 36 nama calon anggota legislatif (caleg) yang dinilai tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. ICW menilai, 36 caleg tersebut diragukan komitmennya untuk memberantas korupsi apabila terpilih.
Peneliti ICW Donal Fariz mengungkapkan, ke-36 caleg itu pernah disebut dalam sejumlah persidangan dan menerima sejumlah uang. Selain itu, kata dia, ada mantan terpidana kasus korupsi yang ingin membubarkan lembaga khusus, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Donal, dari 36 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, 26 di antaranya mencalonkan diri di daerah pemilihan masing-masing dengan nomor urut satu atau nomor jadi. Ironisnya, lanjut Donal, sebanyak 10 orang yang tidak pro pemberantasan korupsi ini berasal dari Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum.
Hal itu, kata Donal, menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi dari partai politik masih sangat buruk. “Karena mereka justru mendapat keistimewaan,” ujarnya.
Dari 36 caleg itu, Donal merinci, sebanyak 10 orang berasal dari Partai Golkar, sembilan orang dari Partai Demokrat, lima orang dari Partai Dermokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, dan empat orang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kemudian, sebanyak dua orang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Hanura, serta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing seorang.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah angkat suara soal tuduhan ICW yang memasukkan namanya dalam rilis 36 nama anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. “Saya dan PKS punya proposal 'setahun korupsi sistemik selesai' kalau ada amanah rakyat,” katanya.
Anggota Komisi III DPR ini malah menyangsikan kredibilitas ICW. Dia menuding ICW mendapatkan dana asing dari menyerang lembaga negara dan parpol serta individu yang kritis pada cara pemberantasan korupsi yang tidak kunjung ada hasil. “Begitu masuk koran dan dikliping, uang masuk. Begitulah cara kerjanya. Jadi, mustahil mereka bersepakat dengan saya sebab kita berbeda tujuan. Ini soal hidup dan mati lembaga mereka,” kata Fahri saat dikonfirmasi wartawan.
Bahkan, lanjut dia, ICW tidak mau korupsi hilang sebab itu sumber proyeknya. “Pada dasarnya, mereka takut kalau pendapat orang lain benar. Makanya, mereka melakukan 'kampanye hitam',” tegasnya.
Sebulan lalu, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dikenal sebagai kritikus KPK Fahri Hamzah kembali menduduki kursi di Komisi Hukum DPR. Fraksi PKS (FPKS) memutuskan Fahri kembali ke komisi III DPR yang sebelumnya sebagai anggota Komisi VI.
Komisi III merupakan mitra kerja Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). Selama di Komisi III, Fahri dikenal sangat vokal mengkritik KPK. Bahkan, Fahri pernah mengusulkan pembubaran KPK.
Sebelumnya, PKS memastikan pergantian kadernya di Komisi III tak akan menganggu kinerja dalam mengusut kasus korupsi. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menegaskan, partainya akan selalu mendukung kinerja KPK. “PKS memberikan kepercayaan kepada KPK,” kata Tifatul seperti dikutip Antara.
Terkait kasus impor daging sapi yang menimpa mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Tifatul yakin, KPK akan bekerja objektif. Dia pun merasa PKS tak terkait dengan kasus tersebut. “PKS tidak terlalu khawatir dengan persoalan-persoalan dugaan korupsi yang dituduhkan kepada politikus PKS. Ini persoalan perorangan, bukan persoalan partai,” katanya.
Ia menambahkan, kader-kader PKS di seluruh Indonesia tidak panik menghadapi persoalan impor daging sapi. PKS, ujar Tifatul, terus melakukan konsolidasi ke dalam untuk membenahi partai. “Kami secara rutin melakukan konsolidasi. Jadi, tidak ada yang panik. Di internal partai tenang-tenang saja. Persoalan ini tidak membuat PKS jadi kiamat,” katanya menegaskan. n hafidz muftisany ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika