REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) segera menyesuaikan harga jual rumah sederhana, termasuk rumah susun milik (rusunami) menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Besaran kenaikan harga rumah sederhana tergantung dari hasil survei yang sedang dilaksanakan Kemenpera.
Kemenpera menunjuk Sucofindo untuk menghitung dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap bahan material bangunan dan komponen pendukung lainnya. Hasil kajian Sucofindo akan tuntas pada dua pekan mendatang. “Angkanya belum final,” ujar Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7).
Pangihutan mengakui bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi berpengaruh terhadap biaya pembangunan rumah. Ia memperkirakan, kenaikan biaya konstruksi pembangunan rumah, seperti semen dan besi, naik sekitar 10 persen. Namun, kalau kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut dijadikan alasan untuk menaikkan tinggi harga rumah, itu tidak benar.
Saat ini, harga rumah sederhana ditentukan Rp 95 juta per unit. Adapun harga jual rusunami dipatok Rp 6 juta per meter persegi. Kemenpera telah menerima usulan kenaikan harga jual rumah sederhana dari Real Estate Indonesia (REI) sebesar 30 persen.
REI, kata Pangihutan, berjanji sanggup membangun rumah baru sebanyak 300 ribu unit bila usulan kenaikan harga itu dipenuhi pemerintah. Namun, Kemenpera belum memenuhi permintaan ini. Angka sebesar itu dinilai terlalu tinggi. Alasannya, setiap tahun REI biasanya hanya mampu membangun rumah sekitar 100 ribu sampai 120 ribu unit. “Pengembang biasanya membuat perencanaan yang bombastis di awal tahun, tapi realisasinya tidak sampai segitu,” katanya.
Harga rusunami Rp 6 juta per meter persegi, ujar Pangihutan, masih bisa dipertahankan. Asalkan, rusunami dibangun di atas tanah milik BUMN. Pengembang swasta meminta kenaikan harga jual rusunami menjadi Rp 9 juta per meter persegi.
Kemenpera telah menjalin nota kesepahaman dengan sejumlah BUMN, seperti PLN dan Pertamina, serta selanjutnya dengan Bulog untuk mengembangkan lahan milik BUMN tersebut untuk pembangunan rumah. PLN memiliki banyak lahan kosong yang tersebar di Tanah Air. Di Jakarta saja, PLN mempunyai lima sampai enam titik lahan yang siap untuk dibangun rumah. Adapun Pertamina menyiapkan tujuh lokasi untuk pembangunan rumah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
Menyusul pengurangan subsidi BBM, Deputi Perumahan Formal mendapatkan dana tambahan sebesar Rp 4,2 triliun pada APBN tahun depan. Dana pengalihan subsidi BBM itu akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) pekerja dan rumah khusus bagi masyarakat kurang mampu di wilayah perbatasan negara atau pulau terpencil. Dana tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk membangun 80 menara rusun pekerja. n budi raharjo
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika