REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melelang jabatan kepala sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Rencana tersebut akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Oktober 2013.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan, kepala sekolah akan dilelang karena saat ini Pemprov DKI tidak yakin kemampuan guru yang saat ini mengajar sesuai dengan jabatannya.
“Guru saat ini sangat banyak. Kami tidak tahu mana guru yang pantas jadi kepala sekolah atau tidak,” ujarnya di Balai Kota, Sabtu (13/7). Ahok mengaku khawatir guru yang ada salah pilih karena mereka ternyata hanya pintar melobi.
Dengan tes yang sama, seperti lelang lurah dan camat beberapa waktu lalu, diharapkan akan diketahui jumlah guru yang layak. Pemprov nantinya akan menyaring guru yang benar-benar berpotensi menjadi guru ataupun yang ternyata lebih cocok berada di struktural.
Menurut Ahok, lelang seperti ini juga ditujukan agar pemprov memiliki pemetaan dalam menerima pegawai negeri sipil. “Kita tidak tahu di bagian mana DKI Jakarta kekurangan pegawai, bagaimana menerima pegawai, tetapi tidak memiliki petanya,” ujarnya.
Namun, Ahok mengatakan, kuota penerimaan PNS memang bergantung dari keputusan pemerintah pusat. Menurut dia, dengan melakukan tes tahun ini maka pemprov hanya menempatkan orang yang terpilih saja saat kuota tahun depan tersedia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan telah membahas mengenai rencana seleksi dan promosi terbuka kepala sekolah pada gubernur dan wakil gubernur. Rencananya, kepala sekolah yang akan dilelang sebanyak 2.200 kepala sekolah SD, 289 kepala sekolah SMP, 117 kepala sekolah SMA, dan 63 kepala sekolah SMK.
APBD Perubahan
Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan lelang kepala sekolah itu tampaknya akan segera terealisasi. Sebab, pemerintah DKI telah memasukkan anggaran untuk proses seleksi dan promosi terbuka pada APBD Perubahan Tahun 2013.
Wakil gubernur mengatakan, untuk lelang kepala sekolah tidak lagi menggunakan anggaran dari CSR. Tetapi, dia enggan menyebutkan berapa rupiah anggaran yang digunakan untuk proses tersebut.
Kegiatan seleksi dan promosi terbuka dilakukan dengan tes terbuka. Dia juga menampik proses lelang ini akan berbenturan dengan aturan yang telah ada.
“Kita melakukan tes ini melalui Baperjakat. Kita juga melibatkan berbagai pihak,” ujarnya. Dinas Pendidikan bersama dengan Biro Hukum dan Badan Kepegawaian Daerah telah membahas program ini.
Rencananya, lelang kepala sekolah akan dilakukan pada Oktober 2013. Ahok mengatakan, setelah kuota kepala sekolah terpenuhi, tahap selanjutnya adalah melelang jabatan kepala dinas.
Dia pun merasa tidak perlu ada yang dikhawatirkan dengan lelang beberapa jabatan yang ada di Pemprov DKI. Karena, untuk menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur, Ahok pun menilai sama dengan proses lelang jabatan yang lain.
“Menjadi gubernur dan wakil gubernur atau masuk sekolah saja harus di tes dengan psikotes berjam-jam, mengapa memilih kepala sekolah tidak dilakukan dengan cara yang sama. N c72 ed: nina ch
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika