REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelemahan pemerintah dalam mengelola lembaga pemasyarakatan (lapas) membuat swastanisasi jadi pilihan solusi. Swastanisasi lapas bisa mengatasi persoalan kurangnya dana pemerintah dalam mengelola lapas. Hal ini penting karena berbagai persoalan lapas berawal dari pengelolaan yang buruk.
"Ketika persoalan serius selalu dikaitkan dengan anggaran, Indonesia sebaiknya perlu meniru apa yang dilakukan di negara maju, melalui privatisasi penjara," kata psikolog forensik Reza Indragiri Amril, Sabtu (13/7). Swastanisasi lapas bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki manajemen lapas.
Menurut Reza, swastanisasi penjara bukan hal baru karena sudah berjalan di negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pengelolaan dengan sistem swastanisasi terbukti menghemat anggaran hingga 20 persen. Manfaat swastanisasi tak hanya soal penghematan anggaran.
Keuntungan positif lainnya adalah pada kondisi psikologis warga binaan lapas. Dengan manajemen profesional yang dikelola swasta, warga lapas dibina dan dimanusiakan. Mereka menjadi tetap produktif dan beradab meski hidup di dalam lapas. Reza mengatakan, penerapan swastanisasi lapas di Indonesia sulit karena kondisi lapas berbeda-beda.
Situasi lapas di Pulau Jawa dengan di Kalimantan atau daerah timur Indonesia jauh berbeda. Namun, swastanisasi dipandangnya bisa diterapkan di beberapa lapas. "Seperti di Lapas Cipinang, Lapas Salemba, di mana masyarakat dan juga pusat punya kekuasaan dan bisa membantu proses itu terjadi dengan regulasi yang jelas," ujarnya.
Reza menyampaikan hal itu menanggapi aksi rusuh di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara, Kamis (11/7), yang berawal dari masalah pasokan listrik dan air yang minim. Pengelola lapas tidak bisa menyediakan kebutuhan dasar para napi itu. Akibatnya, rusuh memicu lima korban jiwa dan ratusan napi buron.
Mantan wakil presiden Jusuf Kalla mendukung pemerintah meningkatkan fasilitas lapas di sejumlah daerah. Ia menilai, kapasitas lapas yang sangat terbatas sering menjadi pemicu terjadinya gejolak. "Memang fasilitas lapas harus diperbaiki. Kapasitas daya tampungnya harus disesuaikan dengan jumlah napi," kata Kalla di Bandung, Jawa Barat, Ahad (14/7).
Kalla mengatakan, selain kondisi fasilitas lapas yang sangat minim, kondisi mental para napi di lapas juga penuh dengan tekanan. Karena itu, selain memperbaiki fasilitas lapas, perlakuan terhadap napi harus lebih baik lagi.
Dalam rapat kabinet terbatas di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jajarannya meningkatkan infrastruktur lapas dan kebutuhan dasar napi. Presiden menyesalkan adanya penanganan yang lambat dalam rusuh napi di Medan ini.
Menurut Presiden, pemerintah sudah menganggarkan Rp 1 triliun untuk lapas, termasuk di dalamnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Presiden menegaskan, meski penghuni lapas adalah pelaku kriminal, hak dasar tetap perlu dipenuhi, seperti listrik dan air. "Jangan sampai kehilangan hak dasarnya meski dia napi," katanya.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, rapat bersama Presiden menghasilkan sejumlah langkah, di antaranya merehabilitasi fasilitas lapas, perkantoran, dan infrastrukturnya. Selain itu, kewaspadaan tenaga pengamanan lapas juga harus ditingkatkan.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, dengan rata-rata kelebihan kapasitas lapas hingga 100 persen, anggaran Rp 1 triliun masih kurang. Anggaran sebesar itu, kata dia, digunakan untuk pembangunan lapas baru dan perbaikan beberapa lapas.
Sebagai gambaran, Amir mengatakan, kondisi di Lapas Tanjung Gusta masih lebih baik dibandingkan penjara-penjara lainnya. "Penjara lain ada yang lebih parah daripada Tanjung Gusta," kata Amir. n ira sasmita/djoko suceno/esthi maharani ed: m ikhsan shiddieqy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika