REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya penertiban Pasar Tanah Abang masih berlangsung alot. Para pedagang kaki lima (PKL) yang tak bersedia direlokasi turun ke jalan pada Selasa (23/7). Perubahan arus lalu lintas di Tanah Abang yang dilakukan Dinas Perhubungan membuat para pedagang kaki lima (PKL) tidak bisa berdagang. Hal tersebut membuat mereka naik pitam.
Para pedagang memukul-mukul beton pembatas jalan yang dipasang Dishub. Mereka menyampaikan protes dengan berteriak-teriak. “Mengapa dia ngotot usir kita,” ujar Manizar, pedagang celana jins, menyebut nama Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Pedagang meminta agar pemerintah memberikan kelonggaran pada pedagang untuk berjualan hingga Lebaran. “Kalau habis Lebaran kami mau pindah, asal tempatnya dirapihin,” ujarnya yang sudah berjualan di jalan selama dua puluh tahun ini.
Pedagang lain, Khumiwa, mengaku sudah tidak bisa berdagang sejak dua bulan lalu. Tepatnya, sejak Satpol PP terus melakukan pengawasan di jalan. Akibat hal itu, pedagang buah ini mengalami rugi besar. “Kasih lah kesempatan buat kita mudik,” ujar wanita asal Demak ini. Khumiwa berjanji, usai Lebaran ia bersedia pindah ke Pasar Blok G dengan catatan tempat relokasi yang disiapkan oleh pemerintah tersebut layak digunakan.
Pemprov DKI membuka pendaftaran PKL untuk berdagang di Blok G Pasar Tanah Abang mulai 17-23 Juli 2013. Tapi, mereka melakukan unjuk rasa meminta toleransi selama dua pekan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan, tetap akan menertibkan PKL yang berada di sepanjang Jl KH Mas Mansyur. “Tetap ditertibkan, tapi kita berikan toleransi,” ujarnya di Balai Kota, Selasa (23/7).
Jokowi akan memberikan toleransi pada para PKL asalkan mereka tidak menutup jalan. Pihaknya telah menugaskan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk segera menertibkan PKL tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan, PKL akan terus kembali berjualan. “Itu seperti Tom and Jerry (kejar-kejaran). Biarkan saja, kita akan gangguin terus,” ujarnya. Beberapa waktu lalu, mantan bupati Belitung Timur ini sempat mengatakan bahwa PKL yang tak mau diatur bisa dipenjarakan. Ia sempat disebut melanggar Hak Asasi Manusia oleh sebagian pedagang yang tak rela dipindah.
Ahok membalas dengan menyebut apa yang selama ini dilakukan PKL juga merupakan pelanggaran. Mereka mengganggu ketertiban umum, menghalangi jalan, dan menambah kemacetan. Berdasarkan data dari Pengelola Pasar Blok G, hingga hari terakhir masa pendaftaran, baru ada 120 pedagang yang mendaftar untuk dipindahkan ke Pasar Blok G.
Kepala Keuangan Pasar Blok G Muhammad Warno mengatakan, seluruh pedagang yang sudah mendaftar tersebut merupakan penduduk DKI Jakarta. Namun demikian, kata dia, pihaknya tetap akan menampung PKL yang berasal dari luar Jakarta selama tempat masih tersedia.
Warno menambahkan, berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan DKI Jakarta yang dia miliki, saat ini ada 782 PKL yang berdagang di Tanah Abang, dengan rincian 470 asal DKI Jakarta dan 312 berasal dari luar DKI Jakarta. Sementara, tempat usaha yang tersedia di Pasar Blok G ada 1.607 kios. “Pedagang boleh berjualan secara gratis selama enam bulan,” paparnya.
Sementara itu, imbauan agar pedagang segera pindah ke Pasar Blok G juga terus dilakukan oleh Satpol PP. Setiap harinya, Satpol PP berkeliling Jalan Kebon Jati yang dipenuhi PKL dengan mobil yang dipasangi pengeras suara.
Melalui pengeras suara yang ada di mobil tersebut, Satpol PP memasang kaset rekaman yang berisi ajakan pada pedagang agar bersedia direlokasi.
Kepala Satpol PP Tanah Abang Madju Siburian mengatakan, sosialiasi dengan menggunakan mobil pengeras suara tersebut dilakukan setiap hari, mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. “Kalau sudah siang, kita tidak bisa keliling karena jalanan sudah penuh,” ujarnya. Dia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi tersebut hingga program relokasi PKL berhasil. n c01/c72 ed: wulan tunjung palupi
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika