REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Potensi pencalonan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) digoyang Partai Gerindra dengan tuntutan menyelesaikan masa jabatan. PDI Perjuangan yang digadang-gadang mengusung Jokowi meminta politikus Gerindra tak mencampuri urusan politik internal parpol itu.
“Siapa pun yang akan dicalonkan sebenarnya keputusan PDI Perjuangan. Buat kami, ini hak prerogatif kami,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/9). Menurutnya, semisal Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertitah, pencalonan Jokowi tak bisa dibendung.
Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan itu menyatakan, Gerindra tidak perlu gerah bila PDI Perjuangan menetapkan Jokowi sebagai capres. Sebab, menurut Puan, sebagai kader PDI Perjuangan adalah kewajiban Jokowi untuk mematuhi keputusan partai.
Pernyataan Puan menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang meminta PDI Perjuangan mendukung pencapresan Prabowo Subiakto sebagai bentuk kompensasi dukungan Gerindra terhadap pencapresan Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 2014. Selain itu, Fadli juga mendesak Jokowi menyelesaikan tugas sebagai gubernur DKI hingga 2016.
Menurut Puan, pernyataan itu memberi kesan bahwa setiap keputusan politik didasarkan pada asumsi ada transaksi politik antara Gerindra dengan PDI Perjuangan. “Apa iya, semua keputusan politik selalu ada negosiasi itu? Seperti jual beli?” Tanya Puan.
Ketimbang sibuk mengurus internal PDI Perjuangan, Puan meminta seluruh partai menyelesaikan urusan internal masing-masing. Sebab, sampai saat ini faktanya Jokowi masih berkonsentrasi menyelesaikan persoalan Jakarta dan PDI Perjuangan masih berfokus pada pemenangan Pemilu 2014.
Di pihak lain, Sekretaris Jendral Partai Gerindra Achmad Muzani menolak jika partainya dianggap mencampuri urusan internal PDI Perjuangan dalam menetapkan calon presiden (capres). Muzani menegaskan, Gerindra menghormati hak setiap partai politik mengusung capres. “Gerindra tidak akan mencampuri atau mengintervensi parpol manapun dalam hal pencapresan,” kata Muzani, kemarin.
Muzani menyatakan, Gerindra tidak pernah berniat menghadang wacana pencalonan Jokowi sebagai capres dari PDI Perjuangan. Dia mengatakan, kalaupun ada pandangan agar Jokowi bertahan sebagai gubernur, hal itu semata-mata upaya Gerindra mengingatkan janji politik yang pernah diucapkan Jokowi.
“Kami hanya ingin mengingatkan Jokowi pernah janji kepada kami dan rakyat Jakarta untuk berkonsentrasi mengurus Jakarta sampai selesai masa jabatan,” ujarnya. Ke depannya, kata Muzani, Gerindra akan terus mengingatkan amanat tersebut pada Jokowi. “Kami akan berusaha mengingatkan itu (ke Jokowi).”
Muzani kembali menegaskan, Gerindra berharap, PDI Perjuangan mendukung pencalonan presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan dengan dukungan yang diberikan Gerindra kepada Megawati saat maju sebagai capres 2009. “Saya berharap, PDI Perjuangan mendukung pencapresan Pak Prabowo,” katanya.
Muzani membantah harapan Gerindra mendapat dukungan PDI Perjuangan lantaran khawatir dengan elektabilitas Jokowi. Menurutnya, Gerindra masih percaya elektabilitas Prabowo bisa menuntunnya menjadi presiden.
Kendati demikian, hasil survei belakangan menunjukkan fakta berbeda. Dalam berbagai jajak pendapat, posisi Jokowi dalam hal elektabilitas hampir selalu mengungguli Prabowo. Sebelum Jokowi diperhitungkan lembaga survei, Prabowo kerap menempati tempat teratas.
Semakin Waspada
Pengamat politik Hanta Yundha menilai, hasil-hasil survei belakangan pada akhirnya membuat Gerindra semakin waspada dengan sepak terjang Jokowi. Pernyataan sejumlah elite politik Gerindra yang tidak menginginkan Jokowi maju sebagai capres adalah cerminan kewaspadaan tersebut. “Saya melihat Gerindra sudah semakin berhitung. Semakin waspada dengan elektabilitas Jokowi,” kata Hanta, kemarin.
Hanta menyatakan, majunya Jokowi bisa menjadi ancaman bagi kandidat capres lain, termasuk Prabowo. Pasalnya, berdasarkan hasil survei, elektabilitas Jokowi selalu berada di posisi teratas. “Sementara, kalau Jokowi tidak maju peluang terbesar ada pada Prabowo,” ujarnya.
Gerindra, menurut Hanta, harus mencari strategi baru menaikkan elektabilitas Prabowo. Hal ini karena menurut Hanta taktik dan strategi “mencampuri” pencapresan tidak akan berpengaruh positif bagi Prabowo.
Alasan Gerindra agar Jokowi fokus menyelesaikan persoalan Jakarta masih bisa diperdebatkan. Hal ini karena menurut Hanta publik bisa saja menganggap menyelesaikan persoalan Jakarta perlu dilakukan pemimpin nasional. “Karena, masalah Jakarta ini kompleks dan menyangkut provinsi-provinsi yang ada di sekitar Ibu Kota,” kata dia.
Di sisi lain, Hanta yakin, PDI Perjuangan tidak akan menyianyiakan peluang elektabilitas yang dimiliki Jokowi. Partai berlambang banteng moncong putih ini kuat kemungkinan akan mendorong Jokowi sebagai capres. “Sulit bagi PDIP melawan arus dukungan publik terhadap Jokowi,” ujarnya.
Nasib pencalonan Jokowi, salah satunya akan ditentukan dari rapat kerja nasional (rakernas) yang akan digelar PDI Perjuangan dalam waktu dekat. Menurut Puan Maharani, jika dorongan dari internal menguat terhadap pencapresan Jokowi, pencapresan akan dibahas dalam rakernas. n m akbar wijaya ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika