REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat memanfaatkan momentum peluncuran Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) untuk meminggirkan peran teman-teman Anas Urbaningrum. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, para loyalis mantan ketua umum Partai Demokrat itu hanya akan menjadi pemanis partai.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengatakan, rotasi di parlemen merupakan langkah Partai Demokrat untuk mengeliminasi loyalis Anas. Para loyalis Anas pun tidak bisa melakukan perlawanan berarti. "(Loyalis Anas) hanya tinggal pemanis di Demokrat," kata Firman di Jakarta, Kamis (19/9).
Sejumlah politisi Partai Demokrat yang dekat dengan Anas dicopot dari jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Saan Mustopa dan Gede Pasek Suardika dirotasi, tiga hari setelah Anas meluncurkan ormas PPI. Saan dan Pasek hadir pada peluncuran itu. Rotasi itu menyebabkan Saan tak lagi menjabat sebagai sekretaris Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan Gede Pasek harus melepas posisinya sebagai ketua Komisi III DPR.
Menurut Firman, upaya menyingkirkan loyalis Anas itu sudah dirancang. DPP Partai Demokrat menemukan momentumnya saat loyalis Anas menghadiri acara deklarasi PPI pada Ahad (15/9). Kehadiran Saan dan Pasek dalam acara itu hanyalah alasan. "Sebelumnya, tidak punya alasan tepat untuk menyingkirkan," kata Firman.
Pencopotan Saan dan Pasek ini juga menunjukkan dengan gamblang sikap DPP Partai Demokrat. Pihak yang sudah dianggap tidak segaris dan sejalan dengan kebijakan partai akan disingkirkan.
Mengenai Saan, Firman menilai, bisa jadi akan tetap dipertahankan di partai berlambang bintang mercy itu. Partai masih melihat Saan potensial untuk menjadi lumbung suara. Saan maju sebagai calon legislatif di Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VII. “Kalau pencalegan melihat individual. Partai mencari orang paling menguntungkan, masih punya suara,” ujarnya.
Firman juga melihat Pasek sudah mengambil langkah tepat untuk maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keputusan itu bisa diambil ketika Pasek tak melihat celah di Demokrat untuk menampung mobilitasnya. “Ke DPD menjadi langkah politik yang wajar,” katanya.
Masih ada beberapa politisi Demokrat yang dianggap memiliki kedekatan dengan Anas. Salah satunya anggota Dewan Pembina Ahmad Mubarok dan Mirwan Amir. Mereka juga hanya akan sekadar menjadi pemanis. Kecuali, mereka melakukan pertobatan politik. "Tidak akan mengulangi seperti itu (menghadiri acara Anas) lagi," kata dia.
Pakar psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, pemecatan keduanya merupakan salah satu bentuk kecemasan Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atas manuver Anas. Namun, baik Pasek maupun Saan sudah mengetahui itu akan terjadi cepat atau lambat.
Pernyataan Anas bahwa capres hasil konvensi Demokrat tidak ada apa-apanya dibandingkan capres dari partai lain merupakan sinyal dia bisa menggembosi suara Partai Demokrat. Padahal, Partai Demokrat sudah tidak perlu lagi digembosi. Demokrat akan tersungkur dan kesulitan menaikkan elektabilitasnya. Partai Demokrat juga tak pantas untuk diperebutkan lagi. “Lagi pula kalau Demokrat tersungkur, Anas akan mendapat apa?” kata Hamdi.
Hamdi menyarankan, kubu SBY-Anas seharusnya menyudahi perkelahian. Ibarat mereka sibuk berperang, partai lain seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar sedang mengintip kemenangan dalam pemilu. Menurut Hamdi, jika kubu SBY dan kubu Anas terus berseteru, satu jadi abu, satunya lagi hanya menjadi arang. "Seharusnya SBY merangkul sisa-sisa kekuatan Anas,” kata dia.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik menambahkan, rotasi di tubuh fraksi merupakan kebutuhan dan sudah direncanakan sejak lama. Dia meminta rotasi ini tidak perlu diinterpretasikan berbeda. “Itu keperluan oraganisasi dan setiap organisasi pasti memerlukan penyegaran. Jadi, bukan sesuatu yang luar biasa,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini, di Kuta, Bali.
Saan dan Pasek dirotasi dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya sebagai bentuk hukuman lantaran keduanya menghadiri peluncuran PPI yang dibidani Anas. Namun, Ahmad Mubarok yang juga hadir dalam acara itu tak dijatuhi sanksi.
Menurut Jero, keputusan itu merupakan wewenang Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Dewan Pembina dan ketua umum Partai Demokrat. “Jadi, biarlah ketua dewan pembina yang memutuskan,” kata Jero. n irfan fitrat/dyah ratna meta novia /ahmad baraas ed: ratna puspita
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika