Ruhut Dikembalikan ke Demokrat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno di Komisi III DPR terkait penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua oleh Fraksi Demokrat menimbulkan perdebatan sengit. Anggota yang menolak penunjukkan Ruhut akhirnya berhasil mendorong penundaan pelantikan Ruhut.

"Kami memberi kesempatan kepada pimpinan DPR untuk berkomunikasi dengan Fraksi Partai Demokrat kurang lebih selama sepekan," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat itu di Jakarta, Selasa (24/9). Dengan keputusan itu, jabatan Ketua Komisi III masih dipegang Gede Pasek Suardika dari Fraksi Demokrat. . Putusan rapat juga mengindikasikan sebaiknya Demokrat mengirimkan calon lain.

Rapat kemarin dimulai dengan pembacaan keputusan Demokrat mengajukan Ruhut sebagai ketua Komisi III. Begitu Priyo selesai membacakan surat penunjukan Ruhut sebagai ketua komisi, aneka komentar dari berbagai fraksi yang menolak penunjukan mencuat.

Anggota Komisi III dari Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding, menegaskan fraksinya tetap menolak Ruhut menjadi ketua komisi III. Menurut dia, tak semestinya Demokrat sebagai fraksi dengan anggota mayoritas di Komisi III memaksakan kehendak.

Ia menegaskan, Komisi III merupakan komisi yang dinamis dan strategis karena membidangi masalah hukum. Sebab itu, fraksinya mengharapkan ketua yang lebih memiliki kemampuan. “Saya secara pribadi tidak ingin komisi ini jadi komisi dagelan dan badut," kata Sudding.

Ia kemudian mengutip Pasal 52 Ayat 6 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Diatur dalam pasal tersebut, bila ada penolakan dari satu saja anggota komisi di DPR, pelantikan ketua mesti ditunda dan pemilihan ketua dilakukan berdasarkan mekanisme pemungutan suara.

Sementara, anggota komisi III dari Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, mengatakan fraksinya menolak dipimpin oleh Ruhut karena meragukan moralitas yang bersangkutan. Ia bahkan sampai membeberkan persoalan rumah tangga Ruhut sebagai alasan penolakan.

Selain itu, ia juga keberatan dengan pernyataan Ruhut yang kerap mengindikasikan Komisi III sebagai sarang koruptor. “Itu sangat mengganggu," ujar Desmond.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Kurdi Mukri, mengatakan penolakan dari para anggota Komisi III tak bisa disepelekan. Ia menyarankan Ruhut mundur untuk menghindari polemik di masa datang. “Lebih terhormat kalau sekarang Ruhut mundur," kata dia.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Taslim, menyarankan agar pimpinan DPR dapat melakukan lobi terhadap Fraksi Partai Demokrat untuk mengajukan lebih dari satu nama sebagai calon ketua Komisi III.

Rapat pleno tersebut sempat diskors sekira sepuluh menit untuk melakukan lobi. Hasilnya, Fraksi Demokrat diberi waktu sepekan untuk membahas penolakan dari anggota-anggota Komisi III.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung hasil keputusan rapat Komisi III tersebut. "Kami mendukung mereka yang menolak," kata anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, Imam Suroso.

Imam mengatakan, mestinya calon ketua Komisi III yang diajukan Partai Demokrat memiliki kapasitas dan kapabilitas menjaga marwah penegakan hukum. Menurutnya, penolakan terhadap Ruhut mencerminkan belum tercapainya kapasitas dan kapabilitas Ruhut menjadi ketua komisi.

Pada prinsipnya, kata Imam, Fraksi PDI Perjuangan menghormati sikap Fraksi Partai Demokrat yang mengajukan Ruhut sebagai Ketua Komisi III. Namun begitu, hendaknya Fraksi Demokrat memperhatikan berbagai aspirasi dan dinamika yang berkembang di internal Komisi III. n dyah ratna meta novia/m akbar wijaya ed: fitriyan zamzami

Demokrat Bergeming

M Akbar Wijaya, Dyah ratna Meta Novia

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hassan menyatakan kecewa terkait adanya penolakan terhadap Ruhut. Menurutnya, penolakan yang disampaikan sejumlah anggota Komisi III tidak memiliki argumentasi yang jelas. "(Penolakan) itu tendensius," kata Syarif, kemarin.

Syarif mengatakan, penetapan Ruhut sebagai Ketua Komisi III merupakan hak Partai Demokrat. Dalam konteks itu, seluruh fraksi di Komisi III seyogianya menghormati keputusan Demokrat. Penolakan terhadap Ruhut tidak membuat Demokrat gentar. Syarif menegaskan partainya tidak akan mengganti Ruhut sebagai calon ketua Komisi III. "Kita tetap dorong Pak Ruhut," katanya.

Syarif menambahkan DPP Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses penetapkan Ruhut sebagai ketua Komisi III kepada Fraksi Demokrat di DPR. Menurutnya, Fraksi Demokrat harus bisa melaksanakan apa yang sudah diputuskan pengurus DPP.

Terkait penolakan, Ruhut mengatakan, ia tidak terganggu dengan pendapat-pendapat beberapa anggota Komisi III yang meragukan kemampuannya untuk memimpin komisi itu. “Kalau aku bukan orang pintar, aku tidak akan jadi orang kaya. Jadi, aku yakin bisa pimpin komisi III," kata Ruhut.

Ruhut yakin mampu memimpin komisi III dengan baik karena merasa telah memiliki pengalaman yang cukup sebagai pemimpin organisasi. Menurut Ruhut, fraksinya sudah memeriksa rekam jejaknya selama menjadi anggota DPR. Ia juga yakin telah menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR dengan baik. Nama Ruhut akrab dengan kontroversi sejak meniti karier politik bersama Partai Demokrat. Ia kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan pedas dan nyeleneh.

Tak hanya politikus non-Demokrat, rekan-rekan separtai juga tak lolos dari cibirannya. Salah satu yang mengemuka adalah dorongannya kepada Anas Urbaningrum untuk mundur dari jabatan ketua umum karena santer disebut terlibat kasus dugan suap Proyek Hambalang. Dorongan tersebut membuatnya diberhentikan dari posisi juru bicara partai. n ed: fitriyan zamzami

Melawan Ruhut

Rapat Pleno Komisi III memutuskan menunda penunjukan Ruhut sebagai ketua. Berikut sikap masing-masing fraksi.

Fraksi Demokrat:

Tetap akan mendorong penunjukan Ruhut sebagai ketua Komisi III.

Fraksi PDI Perjuangan:

Menghargai keputusan Demokrat mencalonkan ruhut, tetapi mendukung pengembalian nama Ruhut ke Demokrat untuk dipertimbangkan penggantinya.

Fraksi Golkar:

Menolak penunjukan Ruhut Sitompul sebagai ketua Komisi III DPR.

Fraksi PKS:

Meminta Demokrat mengirimkan kandidat lain yang dapat diterima mayoritas anggota Komisi III.

Fraksi PAN:

Menyarankan agar pimpinan DPR melakukan lobi terhadap Fraksi Demokrat untuk mengajukan lebih dari satu nama sebagai calon ketua Komisi III.