REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk tidak menanggapi isu politik. Hal itu disampaikan SBY saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bidang perekonomian di Kantor Presiden, Jakarta. “Fokus saja, kita menjaga perekonomian kita, fokus saja kita melanjutkan pembangunan kita karena itu yang diharapkan oleh rakyat,” kata SBY, Selasa (1/10).
Ia menilai, jika para menteri terlalu tertarik pada permasalahan politik, justru tidak terlalu fokus dalam mengurus perekonomian. Sehingga, ada kemungkinan kabar tentang ketidakberhasilan pemerintah yang disebarkan oleh pihak tertentu bisa menjadi kenyataan. “Kita cegah dan kita buktikan tidak seperti itu dengan cara kita bekerja all out, bekerja penuh, dan insya Allah hasilnya akan baik,” katanya.
SBY mengungkapkan, ada pihak yang memang paham dengan seluk-beluk perekonomian, namun ada juga pihak yang memang sengaja membawa isu tertentu ke arena politik. “Maklum, tahun depan sudah ada pemilihan umum, pemilihan umum presiden, ada juga yang menggunakan apa yang ada di negeri ini dibawa ke arena politik,” ujarnya.
SBY berjanji, jika nanti ada permasalahan yang memasuki ranah politik melebihi batas kewajaran, ia sendiri yang akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia mengenai duduk perkara dan situasi yang sesungguhnya. Ia kemudian mencontohkan permasalahan pangan. Menurutnya, sejumlah komoditas pangan dalam negeri ada yang surplus, bahkan diekspor. Sejumlah pangan lainnya, kata dia, pas-pasan dalam artian tidak kurang, tapi cukup untuk kebutuhan dalam negeri.
Dia juga mengakui sejumlah komoditas pangan mengalami kekurangan sejak dulu. Atau, lanjut dia, kekurangan terjadi karena pergerakan harga di tingkat dunia sehingga menjadi lebih mahal harga. “Semuanya bisa dijelaskan,” katanya.
Namun, menurut SBY, itu semua ada waktunya menjelaskan, mengingat saat ini pemerintah lebih baik fokus pada pekerjaan dan kebijakannya. Pada kesempatan itu, Presiden juga mengaku mengikuti dengan saksama dinamika di dalam negeri terkait perekonomian.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai, imbauan SBY itu sangat normatif karena SBY ingin menjaga citra kebijakannya di bidang ekonomi tidak terseret ke ranah politik. “SBY khawatir strateginya mendapat respons politik,” katanya. Menurut Arie, gonjang-ganjing ekonomi menjelang pemilu akan berdampak pada partai penguasa. Sedangkan, SBY tengah menjaga citra Partai Demokrat hingga akhir masa jabatan SBY sebagai presiden.
Dia menjelaskan, tarikan politis dengan situasi ekonomi yang ada dapat menyebabkan reputasi Partai Demokrat menurun. “SBY khawatir terjebak pada situasi melemahnya perekonomian dunia yang menyeret ke pemilu,” ujarnya.
Sekali saja SBY salah dalam menerapkan kebijakan perekonomiannya, lanjut Arie, maka akan berdampak buruk terhadap citra Partai Demokrat pada Pemilu 2014. “Karena itu, dia menjaga agar kegagalan tidak merembet ke ranah politik,” ujarnya.
Selain itu, kata Arie, imbauan tersebut lebih ditujukan kepada menteri di luar Partai Demokrat. Sebab, menurut dia, SBY meragukan loyalitas menteri dari partai lain yang lebih dipengaruhi kebijakan partainya. “Tidak ada garansi menteri itu bakal loyal ke SBY hingga pemilu meskipun koalisi di setgab itu semua utuh,” katanya.
Dia menambahkan, menteri dari Partai Demokrat relatif mudah dikendalikan SBY untuk tidak bicara politik meskipun mereka pengurus partai atau tengah mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. “SBY realistis elektabilitas mereka tidak seberapa ketimbang capres dari partai lain, yang terpenting menjaga image partai,” ujarnya. n antara ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika