REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tingkat kemacetan di Jakarta diprediksi akan semakin parah karena adanya pengerjaan fisik proyek Mass Rapid Transit (MRT). Untuk mengurangi kemacetan, pemerintah diminta untuk membentuk proyek manajemen khusus untuk menangani kemacetan.
Pengamat transportasi Danang Parikesit mengatakan, sebenarnya kemacetan tidak hanya akan disebabkan oleh proyek MRT. Sebab, dalam waktu dekat, proyek-proyek besar lain, seperti pengerjaan loop line kereta juga akan dilakukan. Selain itu, proyek normalisasi waduk dan sungai serta pengerjaan sanitasi juga sedikit banyak akan semakin menambah kemacetan.
Karenanya, pengamat dari Universitas Gadjah Mada itu menyarankan agar pemerintah membuat tim khusus yang bertugas menangani kemacetan akibat adanya proyek-proyek tersebut. "Bukan hanya dari Dinas Perhubungan saja, tapi terdiri dari perwakilan sektor-sektor yang ada. Supaya bisa buat perencanaan yang baik," katanya melalui sambungan telepon kepada Republika, Jumat (11/10).
Sementara, mengenai penanganan teknisnya, Danang mengatakan perlu ada pengalihan rute lalu lintas untuk memberikan keleluasaan pada kontraktor untuk menyelesaikan proyeknya. Selain itu, kata dia, waktu pengoperasian alat berat juga perlu diatur agar tidak menyebabkan kemacetan panjang pada saat jam sibuk.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengharapkan warga untuk menghindari ruas jalan yang padat akibat pembangunan konstruksi sarana transportasi MRT. "Kami butuh pengertian dari masyarakat untuk tidak melewati jalan yang padat nanti, tapi gunakanlah jalan-jalan alternatif yang disiapkan," ujar Udar.
Menurut dia, kalau ada proses pembangunan konstruksi MRT di Jalan Sisingamaraja, ada jalan alternatif, seperti Jalan Rasuna Said Kuningan, Jalan Kapten Tendean, Jalan Asia Afrika, maupun Jalan Gerbang Pemuda. Sedangkan untuk di Jalan Sudirman hingga Jalan MH Thamrin, itu akan digeser (shifting) dengan mempertahankan lebar dan jumlah lajur jalan. "Jadi dibelokkan, yang trotoar itu digeser. Arus lalu lintas bergeser sehingga jalan dan jumlah lajur menjadi tetap," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat selama proses pembangunan MRT. Pertama, dengan rambu-rambu lalu lintas, spanduk, dan papan pengumuman di mobil elektronik yang disiapkan.
Kedua, melalui media maupun website. Jadi, terus disosialisasikan karena pembangunan ini bertahap, ada tahapannya, tidak sekaligus dari 13 stasiun itu tentunya ada beberapa yang didahulukan, beberapa juga kemudian.
Awasi proses pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan terus mengontrol proses pembangunan konstruksi sarana transportasi massal MRT di Dukuh Atas, Jalan Tanjung Karang, Jakarta Pusat. "Yang paling penting dikontrol setiap hari agar selesainya sesuai dengan jadwal (awal 2018)," kata Jokowi.
Menurut dia, Pemprov DKI fokus untuk menyelesaikan pembangunan MRT yang dijadwalkan selesai pada awal 2018. Yaitu, mulai dari Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia, setelah itu dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Kampung Bandan. "Kemudian, kejar lagi yang Bekasi-Jakarta-Tangerang-Bandar, kejar lagi yang sisi utara. Ini memang kerjanya kejar-kejaran," ujar Jokowi.
Sebelumnya, peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan konstruksi sarana transportasi MRT di Dukuh Atas diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Kamis (10/10). Ia mengatakan, pembuatan MRT jelas akan menambahkan kemacetan Ibu Kota. Karena itu, pihak PT MRT harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak.
Menurut dia, gaya hidup masyarakat untuk menggunakan transportasi massal dan umum akan didorong dengan berbagai kebijakan. Dengan demikian, mereka meninggalkan kendaraan bermotor roda dua dan empat yang menimbulkan kemacetan di Jakarta. n c01 ed: muhammad hafil
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika