Kamis 17 Oct 2013 08:40 WIB
Pajak

Aturan Pajak Baru Segera Terbit

Mari Bayar Pajak
Foto: Ditjen Pajak
Mari Bayar Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi baru guna mendukung paket kebijakan yang telah sebelumnya diluncurkan pemerintah. Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, paket kebijakan ekonomi baru akan terbit pada akhir Oktober.

“Pokoknya kita usahakan secepat mungkin, akhir Oktober sudah ada yang keluar,” kata Bambang di Jakarta, Rabu (16/10). Bambang melanjutkan, paket tersebut berupa revisi dari insentif kemudahan perpajakan bagi para investor, seperti fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) dan kemudahan pajak (tax allowance). Kedua fasilitas pajak itu untuk mengundang investasi.

“Tax holiday bagian dari yang Oktober, ini revisi. Termasuk intermediate goods dan revisi PP 52 tahun 2011 (tentang tax allowance-Red),” katanya. Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan, penambahan paket kebijakan ekonomi akan dilakukan pemerintah apabila dipandang perlu setelah melihat kondisi perekonomian dalam beberapa pekan mendatang.

“Kalau mengenai langkah-langkah baru, kita lihat sejauh mana dibutuhkan. Tapi kita sudah prepare, kalau (paket) itu diperlukan, nanti itu dikeluarkan,” ujarnya. Pemerintah telah menerbitkan empat paket kebijakan ekonomi, yaitu untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan ini, antara lain, dengan mendorong ekspor serta memberikan deduction tax pada sektor eskpor minimal 30 persen dari produksi.

Upaya lainnya adalah dengan menurunkan impor migas dan memberlakukan pajak bea masuk barang impor kepada mobil built up (CBU) serta barang bermerek lainnya dari sekarang 75 persen menjadi 125 persen sampai 150 persen. Untuk membenahi sektor ekspor yang saat ini menurun akibat pelemahan permintaan dari negara tujuan utama ekspor, pemerintah melakukan relaksasi prosedur terkait kuota ekspor mineral.

Kemudian, paket kebijakan lainnya yang ditujukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah memastikan defisit anggaran tetap berada pada kisaran aman 2,38 persen terhadap produk domestik brruto (PDB) serta penambahan pengurangan pajak untuk industri padat karya.

Paket kebijakan ketiga terkait upaya untuk menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia berkomitmen mengubah tata niaga sejumlah komoditas. Adapun paket terakhir atau keempat adalah mempercepat investasi dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dan penyederhanaan jenis-jenis perizinan yang menyangkut kegiatan investasi.

Menurut Wamenkeu, pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), mempercepat investasi di sektor berorientasi ekspor dengan memberikan insentif, serta percepatan renegosiasi kontrak karya pertambangan. Wakil Presiden Boediono mengatakan, pemerintah selalu memberikan perhatian pada pergerakan inflasi, selain terus berkomitmen menjaga harga kebutuhan pokok pada tingkat rendah sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat.

Pemerintah tidak akan mengutak-atik moneter. Akan tetapi, kata Boediono, pemerintah membenahi suplai bahan pokok agar inflasi tetap rendah guna menjaga biaya produksi, ongkos buruh, dan sebagainya yang penting bagi pelaku usaha di sektor riil. “Pemerintah selalu memberi perhatian pada inflasi karena inflasi juga sangat berpengaruh bagi pelaku di sektor keuangan,” kata Wapres saat membuka "Trade Expo Indonesia" (TEI) ke-28 di Jakarta, Rabu (16/10).

Wapres mengakui, terjadi peningkatan inflasi pada beberapa bulan terakhir, tapi angka tersebut diharapkan segera mencapai titik keseimbangannya. Keseimbangan harga merupakan upaya yang paling utama dilakukan pemerintah melalui pengamanan suplai bahan pokok.

Boediono menegaskan, pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga makroekonomi demi mempertahankan stabilitas ekonomi.

Karena itu, dia meminta komunitas bisnis agar tidak ragu-ragu membawa kembali penerimaan ekspor ke Indonesia. “Aman. Ini memerlukan kerja sama. Tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, tapi kita sama-sama menjaga ekonomi kita supaya bisa melewati masa transisi ini, baik bagi pengusaha dan juga pemerintah,” ujarnya.n antara ed: eh ismail

Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement