REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Pemerintah menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk pengembangan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menyusul rencana pengambilalihan saham perusahaan itu dari Jepang.
“Setelah Inalum diambil 100 persen oleh pemerintah, nanti akan jadi (BUMN) dan dibuat peraturan pemerintahnya,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat yang menjadi ketua tim perunding dengan Jepang terkait Inalum di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/10).
Rencananya, kata Hidayat, pada Jumat (25/10) ini kontrak pengakhiran kerja sama pengelolaan PT Inalum antara pemerintah dan Nippon Asahan Alumunium (NAA) akan ditandatangani. Pemerintah akan membayar 558 juta dolar AS untuk mengambil alih 100 persen saham Inalum dari NAA.
Saat ini, saham Inalum sekitar 58 persen dikuasai NAA, sisanya sekitar 41 persen menjadi porsi Pemerintah Indonesia. “Menteri Keuangan butuh waktu sekitar lima hari untuk mentransfer uang tersebut,” kata Hidayat.
Ia melanjutkan, setelah pengambilalihan, Inalum akan dikelola oleh direksi yang seluruhnya orang Indonesia. Selain itu, telah pula disiapkan rencana penambahan kapasitas produksi aluminium dari 250 ribu ton menjadi 450 ribu ton/ tahun dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Pemerintah juga akan mengembangkan kluster industri aluminium di Kuala Tanjung. Investor Jepang akan ditawarkan terlibat untuk membangun industri hilirnya. Namun, Hidayat belum bisa memperkirakan berapa biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Inalum tersebut. “Dananya bisa dari IPO (initial public offering) dan penawaran saham ke pemda,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah juga berencana menghentikan impor alumina dari Australia yang selama ini bahan bakunya berasal dari Inalum. Selain itu, Indonesia juga akan menghentikan ekspor bauksit ke Negara Kanguru tersebut. “Kami akan menghentikan ‘kelucuan’ seperti itu. Kalau mau (bauksit), mereka harus investasi di sini,” kata Hidayat tegas.
Menperin menyatakan, Inalum akan terus dikembangkan menjadi industri aluminium agar kinerja tetap tumbuh pascapengambilalihan sepenuhnya oleh Indonesia. Hidayat tak ingin peralihan manajemen malah membuat kinerja Inalum menurun.
Gubernur Sumatra Utara (Sumut) H Gatot Pujo Nugroho menegaskan, akan terus mengawal kepemilikan saham Sumut dan 10 kabupaten/kota di Inalum yang telah disetujui Komisi VI DPR RI.
Menurut Gatot, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan 10 kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba dan daerah aliran sungai (DAS) Asahan akan melakukan konsolidasi kembali soal saham di Inalum. “Diupayakan harus tetap ada minimal 30 persen seperti yang diisyaratkan Komisi VI DPR,” katanya di Medan.
Dalam Rapat Kerja DPR RI dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menperin, dan Meneg BUMN di Jakarta, Selasa (22/10) malam, disepakati pengambilalihan saham Inalum yang sepenuhnya menjadi milik Indonesia per 1 November.
Dalam kaitan dengan kepemilikan saham itu, hari ini akan dilaksanakan penandatanganan pengakhiran kerja sama Inalum dan melakukan transfer dana selama lima hari untuk dana akuisisi yang mencapai 588 juta dolar AS kepada NAA.
Komisi VI DPR menyatakan, saham Pemerintah RI di Inalum minimal 70 persen yang artinya untuk Pemprov Sumut dan kabupaten/kota hanya 30 persen. Dalam pertemuan di Jakarta itu, Gatot meminta agar rekomendasi bersama menyangkut saham untuk Sumut dan 10 kota /kabupaten dan pembayaran annual fee dan lingkungan serta rencana hilirisasi industri alumunium di Sumut bisa direalisasikan. Gatot menegaskan, pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi Pemprov Sumut, mengingat kontribusi daerah itu cukup besar atau 24,5 persen terhadap APBN.
Mengenai komposisi direksi Inalum pascapengambilalihan, Menperin menegaskan, tiga direksi dari Jepang akan diganti. Ketiga direksi itu terdiri atas direktur utama, direktur keuangan, dan direktur umum. “Semuanya akan diganti direksi Indonesia,” kata Hidayat. Menurutnya, internal Inalum telah menyiapkan sejumlah nama terkait rencana pergantian direksi tersebut. Pergantian direksi baru akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham (RUPS).n antara ed: eh ismail
Info Grafis
558 Juta Dolar AS
Uang yang harus dibayarkan pemerintah untuk mengambil alih 100 persen saham Inalum.
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika