REPUBLIKA.CO.ID, n Yeyen Rostiyani dari Jeddah
JEDDAH -- Islamic Development Bank (IDB) siap memberikan bantuan teknis untuk mengelola dana haji Indonesia yang selama ini mengendap di perbankan Arab Saudi. Selama ini, dana haji yang ada di bank Saudi mengendap sekitar 300 juta-400 juta riyal Saudi (SAR).
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu menyatakan, dana tersebut di luar dana haji yang dititipkan di perbankan nasional dan syariah dalam negeri. Pihak IDB akan datang ke Indonesia untuk membahas hal ini lebih lanjut. “Kami percaya karena IDB ini ratingnya AAA,” kata Anggito, Kamis (24/10).
Jika kerja sama ini disepakati, IDB akan bertindak sebagai wakil atau muwakkil atas dana yang dikelola dengan tenor yang disepakati. Anggito memastikan, dalam prosesnya IDB harus melibatkan konsultan dari Indonesia.
Hal ini diungkap dalam pertemuan dengan Acting Director Business Development and Partnership Department di Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), sebuah lembaga di bawah IDB. Masmoudi mengakui jumlah jamaah haji Indonesia yang besar membuat Indonesia sebagai negara yang penting.
“Kami siap membantu umat dan memastikan bahwa dalam prosesnya akan melibatkan konsultan Indonesia,” ujar dia. Konsultan tersebut akan menjadi bagian dari ICD, bukan sebagai pihak yang justru dilayani.
Rencana pemanfaatan rumah potong hewan (RPH) Adahi yang dikelola IDB juga dibahas dalam pertemuan IDB tersebut. Indonesia akan mendorong jamaah hajinya untuk membayar dam ke Adahi agar terhindar dari praktik penipuan para calo dam.
Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi berusaha memberantas dam ilegal. Biasanya, jamaah Indonesia membeli hewan dam di pasar Kaqiyah dengan bantuan perantara atau calo. Namun, Indonesia pun mengeluhkan harga yang ditetapkan Adahi pada kisaran 490 riyal Saudi. Harga ini dinilai masih terlalu jauh dari harga yang ditawarkan para calo, yaitu kisaran 350 riyal Saudi.
Apalagi, secara psikologis jamaah Indonesia terbiasa membandingkan harga tersebut dengan harga di Tanah Air. “Kami meminta Adahi memberikan diskon untuk dua tahun pertama, baru pada tahun ketiga kembali pada harga normal. Karena ini pertama kali buat jamaah Indonesia memanfaatkan Adahi,” kata Anggito. Sebaliknya, pihak Indonesia berkomitmen untuk menawarkan kupon bukti pembelian hewan dam Adahi kepada jamaah haji Indonesia.
General Supervisor Adahi Musa Ali Alakasi mengatakan, saat ini ada sembilan kementerian Saudi yang terlibat dalam Adahi. Namun, Musa berjanji akan mempertimbangkan usul Anggito, termasuk usul untuk melibatkan para ulama Indonesia dalam Adahi.
Di lain kesempatan, Menteri Agama Suryadharma Ali menambahkan, pemerintah Indonesia sudah bekerja sama dengan IDB untuk membantu keabsahan pembayaran dam jamaah haji Indonesia. Selama ini, pembayaran dam sering kali disalahgunakan pihak-pihak tertentu. Dengan begitu, hasil pembayaran dam jamaah haji Indonesia akan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia pada tahun depan.
“Dalam pertemuan dengan IDB, kami sampaikan keinginan Indonesia agar pengelolaan dam jamaah haji Indonesia dipegang oleh IDB pada 2014 yang akan datang,” ujarnya. Menurutnya, kepercayaan Indonesia dengan IDB didasarkan pengalaman organisasi tersebut yang telah bekerja sama dengan 12 negara lain dalam mengembalikan hasil pembayaran dam berupa daging hewan ke negara asalnya.
Dengan kerja sama itu, ungkap Suryadharma, nantinya hasil pembayaran dam di Tanah Suci langsung bisa dirasakan masyarakat Indonesia. Menurutnya, pendistribusian daging yang baik dalam jangka panjang bisa memperbaiki gizi masyarakat Indonesia dan bisa membantu menstabilkan harga daging. n amri amrullah ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika