REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia optimistis inisiatif pemerintah mengeluarkan paket kebijakan kemudahan berusaha yang akan berlaku Februari 2014 mendatang akan mendorong munculnya semangat kewirausahawan masyarakat.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, paket kebijakan ini merupakan langkah positif untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan tersebut dinilai bisa mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup baik bagi iklim usaha.
“Kadin tentunya menyambut baik paket kebijakan tersebut yang memudahkan masyarakat untuk memulai kegiatan usahanya secara cepat dan mudah. Kebijakan ini juga akan mengakomodasi keinginan mereka yang mau berusaha sehingga akan makin banyak jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) nantinya,” katanya di sela-sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Palembang, Sumatra Selatan, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, akhir pekan lalu.
Ia menambahkan, peningkatan jumlah UKM dipandang strategis, mengingat selama ini UKM telah membuktikan mampu berkontribusi secara positif pada laju perekonomian Indonesia, terutama saat menghadapi tantangan, seperti krisis ekonomi pada 2008. Ia memperkirakan bahwa pelemahan ekonomi dunia masih akan berlanjut dalam tahun 2014. Kondisi global ini menjadikan pondasi perekonomian Indonesia belum terlalu kuat sehingga berpotensi memperlemah tren positif laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pada 2014 nanti, perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan berat dan sangat rentan terhadap perkembangan krisis ekonomi global. Meski demikian, ada tanda-tanda bahwa Indonesia masih merupakan negara yang menarik untuk investasi. “Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Investasi Asing Langsung (FDI) masih menunjukkan tren meningkat. Tetapi, masalah daya saing masih belum teratasi,” ujarnya.
Di sisi lain, pihaknya menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci untuk mengatasi banyak masalah ternyata terhambat oleh masalah tanah dan masalah perizinan di daerah. Sama halnya dengan pembangunan industri yang perencanaannya sudah dibuat oleh Kementerian Perindustrian, ternyata masih terkendala oleh masalah tanah dan masalah perizinan di daerah.
Pihaknya mencatat, profil Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014 tidak memberi harapan tinggi bagi dunia usaha untuk berkembang. Pasalnya, anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yaitu hanya sebesar Rp 188,7 triliun, hanya lebih tinggi 4,4 persen dari anggaran tahun 2013. “Dengan memperhitungkan inflasi yang sebesar 5,5 persen maka secara riil anggaran infrastruktur itu menurun,” katanya.
Pihaknya mempertanyakan, anggaran yang demikian kecil tersebut apakah akan dapat memperbaiki infrastruktur yang ada di daerah-daerah serta membangun infrastruktur baru. Padahal, untuk membangun infrastuktur nasional dalam tahun 2013, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah mendapat beban untuk membiayai 15 proyek di enam koridor sebesar Rp 359 triliun.
Pihaknya beranggapan, dengan terbatasnya anggaran infrastruktur dalam APBN 2014, dapat diperkirakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah akan digantungkan pada investasi swasta. Selanjutnya, Suryo menganjurkan untuk sebesar mungkin berpartisipasi melakukan investasi dalam rangka upaya Kadin memberdayakan pembangunan ekonomi di daerah. n rr laeny sulistyawati ed: eh ismail
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika