REPUBLIKA.CO.ID, Pertengahan sampai pengujung musim panas jarang menjadi waktu-waktu yang menyenangkan bagi sejumlah desa di Kecamatan Geger, Bangkalan, Pulau Madura. Musim panas belakangan bukan juga pengecualian. Kekeringan parah melanda daerah tersebut, terutama di Desa Katol Barat, Desa Jabung, Banyuning Dajah, dan Banyuning Laok. Akibatnya, pasokan air bersih ke wilayah itu yang sehari-harinya sudah seret menjadi nyaris habis.
Biasanya, air untuk desa-desa itu disedot sedikit saja dari sumur-sumur yang tersebar di sekitar. Saat musim kering melanda, kian menyusut jumlah sumur yang bisa menyediakan air. Tak heran, antrean warga untuk menimba air bersih menjadi pemandangan akrab. “Ratusan yang mengantre untuk air tiap hari,” kata warga Kecamatan Geger, Mohammad Awaludin.
Tak hanya air bersih, tetapi sehari-hari pasokan listrik untuk sejumlah desa di Geger juga tak lancar. Sebagian wilayah bahkan belum teraliri. Oleh sebab itu, Kecamatan Geger dinobatkan menjadi salah satu kecamatan tertinggal di Bangkalan.
Namun, Geger tak sendirian. Bangkalan masih memiliki sejumlah kecamatan yang dikategorikan daerah tertinggal. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan Edy Mulyono menyebut lima kecamatan yang memiliki desa tertinggal. Yaitu, Konang, Kokop, Modung, Trageh, dan Tanjung Bumi.
Indikasinya bermacam-macam. Ada yang kesulitan air bersih. Ada yang belum mendapatkan listrik. Bisa jadi akses transportasi menuju desa sangat sulit. Sementara dari sisi kualitas manusia, banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Edy mengakui, mengentaskan kecamatan-kecamatan tertinggal itu bukan perkara mudah. Namun ia berjanji, Pemkab Bangkalan akan mengupayakan pembenahan. “Khususnya, air bersih dan listrik,” ujarnya.
Dewan Pembina Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Mas'ud Said, menyatakan bahwa daerah tertinggal di Indonesia mencapai 25 sampai 30 persen dari total 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Lokasinya tersebar di wilayah perbatasan antara Indonesia dan negara lain. Yang paling parah, katanya, ada di wilayah Indonesia bagian timur.
Meskipun pemerintah sudah mengangkat status Provinsi Papua sebagai otonomi khusus, daerah tersebut masih dikategorikan tertinggal. Infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya masih belum maksimal dilaksanakan.
Mas'ud mengiyakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan daerah tertinggal. Pertama, dialokasikan kepada APBD yang sifatnya khusus yang semakin tahun jumlahnya semakin tinggi. “Peningkatannya bisa 15 persen,” katanya.
Presiden juga sudah menginstruksikan delapan kementerian untuk turut serta membantu pembangunan daerah tertinggal. Ada kementerian pekerjaan umum, sosial, kesehatan, pendidikan, koperasi, dan lainnya. Semuanya memiliki alokasi anggaran khusus untuk pembangunan daerah tertinggal.
Kendati demikian, ujar Mas'ud, APBN saja tidak cukup untuk mengurangi daerah tertinggal. Harus ada pendukung lainnya. Perusahan BUMN pemerintah disarankan untuk mengalokasikan dana CSR-nya untuk pembangunan daerah tertinggal. Terlebih, karena perkiraan dana untuk pengentasan daerah tertinggal tak sedikit. “Itu jumlahnya mencapai Rp 200 triliun,” kata Mas'ud.
Ia menyatakan, langkah awal untuk mengentaskan status daerah tertinggal, yaitu pembenahan akses transportasi menuju daerah bersangkutan. Pembukaan akses transportasi itu bisa melalui jalan darat maupun jalur transportasi lainnya. Kemudian, menambah jumlah sekolah untuk meningkatkan kualitas manusia yang dinilai ketinggalan. Ia meyakini, dengan dua langkah utama tersebut, perlahan-lahan ketertinggalan yang lain akan terkejar.
Di pihak lain, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) mencatat tidak kurang dari 183 kabupaten di seluruh Indonesia memiliki daerah tertinggal. Provinsi Papua memiliki wilayah tertinggal terbanyak, yaitu 27 daerah. Yang paling sedikit Provinsi Bangka Belitung. Di sana hanya Kabupaten Bangka Selatan yang masih memiliki wilayah tertinggal.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri PDT) Helmy Faishal Zaini menjanjikan pada 2014 nanti tidak kurang dari 69 kabupaten akan menanggalkan status daerah tertinggal. Semua daerah yang masuk kategori daerah tertinggal itu akan menjadi bagian dalam prioritas percepatan pembangunan.
Menurut Helmy, Kementerian PDT mengakui wilayah tertinggal di Indonesia masih sangat banyak. Namun, ia optimistis 20 tahun mendatang Indonesia bebas daerah tertinggal.
Ia mengklaim, Kementerian PDT terus membangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal. Misalnya, dengan membangun tempat pengelolaan air bersih di sejumlah wilayah. Ada juga yang dibangunkan pembangkit listrik. “Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Tahun lalu, menurut Helmy, Kementerian PDT memberikan bantuan dua truk pengangkut air bersih kepada Pemda Bangkalan. Tahun ini pihaknya memberikan bantuan sebanyak Rp 5,9 miliar untuk daerah yang sama. Selain itu, Kementerian PDT juga menyelenggarakan eksposisi daerah tertinggal di sejumlah wilayah. Kegiatan ini diyakininya mampu memfasilitasi pemodal untuk membuka perusahaan di daerah tertinggal.
Selain itu, eksposisi juga mampu menyedot wisatawan. Ia mencontohkan Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Pantai tersebut kini menjadi daya tarik wisatawan. Sebelum diadakannya eksposisi daerah tertinggal di sana, angka wisatawan hanya berkisar 200-300 orang setiap bulannya. Kini mencapai ribuan orang.
Eksposisi itu diharapkan memamerkan mutiara terpendam daerah tertinggal kepada khalayak ramai. Kegiatan tersebut juga menjadi pendidikan bagi masyarakat daerah tertinggal. Masyarakat juga bisa mengetahui intformasi tentang daerah-daerah pedalaman di Indonesia. Kegiatan ini juga bisa menjadi ajang tukar menukar tradisi dan kearifan lokal. n erdy nasrul ed: fitriyan zamzami
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika