REPUBLIKA.CO.ID, TEGUCIGALPA -- Partai Nasional yang berkuasa di Honduras dipastikan kembali memerintah negara di Amerika Tengah itu. Dalam pemilihan presiden (pilpres), Ahad (24/11), kandidat dari Partai Nasional Juan Orlando Hernandez tampil sebagai pemenang.
Hasil penghitungan suara yang dilakukan Dewan Pemilihan menunjukkan, Hernandez yang baru berusia 45 tahun mengantongi 34,08 persen suara. Sedangkan, pesaingnya Xiomara Castro, istri Manuel Zelaya, mantan presiden yang digulingkan, memperoleh 28,92 persen. Hasil ini mengindikasikan rakyat Honduras masih memercayai Partai Nasional meski kondisi negara itu tak membaik. Kejahatan, kemiskinan, dan pengangguran masih menjadi masalah kronis yang tak kunjung terselesaikan.
Namun, seperti dilaporkan Aljazirah, Selasa (26/11), Castro menolak hasil penghitungan suara itu. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah melalui Twitter, Castro menegaskan keyakinannya bahwa dialah yang memenangi pilpres dan akan menjadi presiden perempuan pertama di negeri itu.
Sementara, Komisi Pemilihan Umum Honduras menegaskan, hasil penghitungan suara tersebut sudah menentukan segalanya. “Angka-angka ini tak bisa berubah,” ujar Kepala Komisi Pemilihan Umum David Mataromos.
Sebaliknya, Castro tetap ngotot. Ia menolak hasil penghitungan tersebut. Partai sayap kiri, Libre, yang mendukung Castro juga mengancam akan turun ke jalan. Ratusan pendukung Castro dilaporkan berkumpul di depan gedung pengadilan mengecam keputusan ini. Aparat kepolisian dan militer mengawasi secara ketat aksi mereka.
Pada saat yang sama, Hernandez mengatakan, hasil ini sama sekali tak bisa ditawar siapa pun. Ia pun mendesak Castro untuk bergabung dengan dia dalam sebuah pakta nasional. Pakta ini adalah gerakan antikekerasan dan kemiskinan.
Menjelang pilpers ini, Castro yang kini berusia 54 tahun memimpin tren kemenangan selama berbulan-bulan. Di depan para pendukungnya, ia menjanjikan perubahan dan reformasi serta menjanjikan kondisi negara yang lebih adil.
Namun, menjelang pemilihan, Hernandez yang juga Ketua Kongres berjanji akan memerangi kejahatan di negara yang kota-kotanya dikuasai geng narkoba itu. Ia pun mendorong Kongres membentuk polisi militer untuk melakukan patroli.
Hal ini membuat lawan-lawan politiknya gerah. Mereka menuding Hernandez menggunakan kekuatan legislatif untuk meraih kekuasaan.
Persaingan antara Hernandez dan Castro menumbuhkan kembali ketidakpastian di negara yang baru pulih dari kekerasan antargeng tersebut. Belum lagi, kekerasan sebelumnya yang pecah ketika kelompok liberal menggulingkan Zelaya pada 2009. Kala itu, Partai Liberal menggulingkan Zelaya karena dianggap terlalu dekat dengan mantan Presiden Venezuela Hugo Chavez. Ia juga dituding berusaha melakukan referendum konstitusi sesuatu yang dianggap ilegal oleh Mahkamah Agung.
Honduras adalah negara miskin dengan tingkat pembunuhan tertinggi di dunia. Saat ini, lebih dari setengah warganya hidup dalam kemiskinan dengan jumlah upah minimum sebesar 350 dolar per bulan. Angka pengangguran juga meningkat pesat, dari 28 persen pada 2008 menjadi 43 persen saat ini. n ichsan emrald alamsyah ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika