REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 terkendala dana. Mabes Polri berharap dana pengamanan Pemilu dapat segera cair sebelum memasuki tahun 2014.
Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno mengatakan biaya untuk menciptakan kondusifitas di tahun politik itu sendiri mencapai Rp 3,5 triliun. "Sampai saat ini belum dipenuhi, tapi kami tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar anggaran segera turun," ujar Oegroseno, Selasa (10/12).
Oegroseno mengatakan, dana itu digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana serta operasional pengamanan Pemilu 2014. Menurutnya, dana itu sangat dibutuhkan Polri mengingat empat bulan lagi Pemilu 2014 digelar.
Kapolri Jenderal Polisi Sutarman meminta korps berbaju cokelat itu tidak putus asa dalam melakukan pengamanan Pemilu 2014. Koordinasi pun terus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Sutarman mengingatkan agar para pemimpin satuan di kepolisian nantinya memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya. "Jangan melakukan duplikasi dan penyimpangan yang berujung pada tindak pidana korupsi," katanya.
Oleh karena itu, Sutarman menginstruksikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Irjen Anton Bachrul Alam untuk memeriksa dan mengawasi penggunaan anggaran. "Optimalkan fungsi pengawasan internal dan jangan sampai merugikan organisasi serta negara yang kita cintai," kata Sutarman.
Dia mengatakan, Mabes Polri terus merumuskan rancangan pengamanan Pemilu 2014. Selain melakukan penguatan di institusi sendiri, Polri juga bekerja sama dengan TNI untuk memantau perkembangan keamanan jelang pemilu.
Sutarman mengaku rutin menjaga komunikasi dengan petinggi TNI untuk terus memantau perkembangan keamanan jelang pemilu. Langkah ini perlu dilakukan Polri guna bersinergi dalam menjaga keamanan tahun politik 2014.
Kapolri menambahkan, jalinan sinergi tak hanya dibina dengan TNI, tetapi juga dengan stakeholder lain terkait usaha Polri agar dapat berakselerasi di tahun 2014. Sinergi itu dilakukan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Nasionanl Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). "Kerja sama ini penting agar pengamanan khususnya penanganan tindak pidana di tahun pemilu bisa lekas diselesaikan," ujar dia.
Kabareskrim Irjen Pol Suhardi Alius mengatakan siap melakukan pengaman Pemilu 2014 sesuai arahan Kapolri. Suhardi mengatakan, langkah pertama yang ia lakukan sebagai Kabareskrim adalah mengumpulkan semua informasi terkait semua hal tentang Bareskrim. Dari sana, ia akan melakukan evaluasi untuk mengetahui kekuatan, kemampuan, dan kendala yang dihadapi sumber daya manusia Bareskrim.
“Yang paling penting, saya juga segera menyinergikan masalah gakumdu (penegakan hukum terpadu) dalam rangka mengantisipasi Pemilu 2014 seperti yang disampaikan Pak Kapolri,” ujar dia.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, usulan Polri masih dikaji di Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, Askolani menyebut anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 baru dapat dicairkan pada 2014. "Paling cepat awal Januari 2014," kata Askolani.
Direktur Anggaran II Kementerian Keuangan Dwi Pujiastuti Handayani mengatakan anggaran 2014 baru dapat dicarikan setelah DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) 2014 mulai berlaku. “Untuk lebih jelasnya terkait pencairan DIPA, ditanyakan saja kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan,” kata Dwi. n gilang akbar prambadi/muhammad iqbal ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika