REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Rektor menolak wacana moratorium atau penghentian sementara kegiatan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus) bagi mahasiswa baru. Mereka menolak ospek menjadi ajang kekerasan dan balas dendam mahasiswa senior dan juniornya. "Ospek jangan disamakan semuanya (dengan kekerasan), banyak juga yang positif," kata Ketua Forum Rektor 2013 Laode M Kamaluddin saat dihubungi Republika, Senin (16/12).
Laode yang merupakan rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unisulla) itu mengatakan, kalau moratorium, berarti semua anggapan buruk tentang ospek disamaratakan. Padahal, dari ospek itu banyak manfaat yang bisa diambil.
Menurut Laode, supaya ospek tak disusupi kegiatan fisik dan kekerasan, pihak kampus nonmahasiswa harus dilibatkan di dalam kepanitiaan. "Jadi, mahasiswa jangan dilepas sendirian," katanya.
Rektor Universitas Andalas (Unand) Werry Darta Taifur juga menolak jika ospek dihapus. Namun, kegiatan ini tetap diarahkan oleh pihak rektorat. "Ospek itu perlu asal diarahkan," katanya.
Menurutnya, kegiatan ospek saat ini yang baik seharusnya lebih ditekankan pada kegiatan akademik. Misalnya, mengarahkan para mahasiswa baru agar belajar dengan benar, mencari informasi di pustaka.
Ia mencontohkan, di Unand, kegiatan pengenalan kampus untuk mahasiswa baru lebih kepada pembinaan mental dan spiritual. Selama empat hari, mereka dibekali dengan acara ESQ (emotional spiritual quotient). "Jadi, sebelum mereka kenal lebih jauh dengan dunia perkuliahan, mental dan spiritual mereka sudah baik dan siap," katanya.
Menurutnya, acara pengenalan kampus seperti ini sudah banyak dilakukan oleh banyak kampus di Indonesia. Dan, acara seperti itu telah terbukti tidak memicu terjadinya kekerasan sesama mahasiswa.
Menurut Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Ganjar Kurnia, untuk mencegah terjadinya kekerasan selama kegiatan ospek, pihaknya telah mengingatkan kepada para mahasiswa senior tentang aspek hukum. Sehingga, jika ada tindak kekerasan dan tidak menyenangkan bagi mahasiswa baru, maka hal itu bukan lagi tanggung jawab kampus. "Itu sudah tanggung jawab kepolisian dan hukum," kata Ganjar.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar para panitia ospek itu tahu konsekwensi yang terjadi jika ada pelanggaran. Pihak kampus juga telah membuat rambu-rambu selama kegiatan tersebut untuk mencegah terjadinya kekerasan. "Kita tetap memantau dan membuat peraturannya," katanya.
Banyak sisi negatifnya
Pendapat berbeda disampaikan oleh Direktur Bina Sarana Informatika (BSI) Ajib Naba. Ia mengatakan kegiatan ospek memang harus dihentikan. Peristiwa kematian mahasiswa selama ospek seharusnya menjadi pelajaran bagi semua perguruan tinggi.
Ospek, terang Aji, sering dikemas menarik dan baik, tetapi nyatanya itu hanya kamuflase. Ospek di ITN Malang itu sebutannya kemah bakti, tetapi fakta di lapangannya, pelaksanaannya malah banyak yang menjurus ke arah negatif. "Kami sendiri sudah menghentikan Ospek sejak lima tahun lalu dan menggantinya dengan seminar motivasi,"kata Aji.
Dalam seminar motivasi, ujar Aji, mengarahkan mahasiswa untuk menghadapi kuliah di perguruan tinggi, mereka juga dimotivasi untuk cepat lulus. Selain itu, mahasiswa baru juga diberi kesempatan untuk melihat pameran berbagai organisasi mahasiwa seperti organisasi UKM, paduan suara, seni musik.
Sementara itu, Ketua DPR RI Marzuki Ali mengatakan, apa pun ceritanya, ospek harus dihapuskan dari kampus-kampus. Sebab, sisi negatifnya lebih banyak.
Kepolisian, terang Marzuki, seharusnya melakukan tindakan karena ospek yang dilakukan sudah menyangkut tindak pidana umum. Semua pimpinan kampusnya harus dicopot apalagi sudah menelan korban. n dyah ratna meta novia ed: muhammad hafil
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika