REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menganggarkan dana pengamanan pemilu sebesar Rp 3,5 triliun. Markas Besar Polri memerinci alokasi anggaran paling fantastis untuk bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional pengamanan pemilu.
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Boy Rafli Amar mengatakan, untuk membiayai operasional kendaraan di 31 polda, dibutuhkan dana sebesar Rp 595 miliar. Jumlah itu belum termasuk uang BBM yang dialokasikan untuk kendaraan di Mabes Polri sebesar Rp 75 miliar.
Mabes Polri mengatakan, kebutuhan untuk BBM memang paling besar karena berhubungan dengan pengawalan yang dilakukan oleh kepolisian. Terlebih, jarak tempuh pengawalan distribusi logistik pemilu akan menyasar seluruh pelosok Indonesia. “Alokasinya memang besar, tapi pemanfaatannya memang demikian. Untuk keperluan bahan bakar dari Maret sampai selesainya pemilu yang ditandai oleh pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Karo Penmas Polri Brigjen Boy Rafli Amar di kantornya, Rabu (18/12).
Dia menambahkan, kebutuhan bahan bakar ini akan digunakan selama 136 hari aktif lamanya selama berlangsungnya Pemilu 2014.
Kebutuhan bahan bakar Polri yang mencapai angka setengah triliun rupiah ini pun dimaklumi oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Menurut Kompolnas, angka itu diperlukan agar jangkauan Polri dalam melindungi seluruh wilayah Indonesia bisa terlaksana tanpa kendala. “Kan tidak menjadi kisah yang baik kalau tiba-tiba mobil patroli atau pengawal distributor logistik mogok hanya karena kehabisan bensin,” ujar Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurahman.
Selain untuk BBM, anggaran dana pengamanan paling besar tersedot untuk biaya pengamanan kampanye pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilres). Pileg dan pilpres sama-sama tercatat sebagai kebutuhan Polri mencapai Rp 456 miliar lebih.
Total pengamanan itu terdiri atas Rp 1,28 triliun untuk pengamanan pileg dan Rp 1,14 triliun untuk pilpres. Mabes Polri juga sudah mengestimasikan untuk pengamanan Pilpres 2014 putaran kedua. “Kalaupun tidak ada pilpres putaran kedua, jika dana itu telah tanggung cair, akan dikembalikan kepada negara,” kata Boy Rafli.
Dia menjelaskan, dana pengamanan pemilu akan dikucurkan bertahap dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama untuk pengamanan pileg, kedua untuk pilpres, dan ketiga bila ada pilpres putaran kedua,” ujar Boy Rafli.
Boy mengatakan, setiap pengajuan yang Polri sudah kalkulasikan angkanya, kemudian akan dikucurkan Kemenkeu menjelang tahapan itu dimulai. Untuk itu, meski dana pengamanan itu belum cair hingga saat ini, Boy yakin Polri tidak akan terganggu sama sekali. “Target kami, Maret paling lambat sudah ada, mulai pileg itu kan kampanye dari April 2014,” ujar dia. n gilang akbar prambadi ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika