REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan Indonesia harus memiliki model pembangunan pertanian yang bisa merespons perubahan dan perkembangan kondisi perekonomian global. Hal itu penting agar sektor tersebut dapat memberikan kontribusi di tengah berbagai permasalahan global.
“Masalah ini, perlu pula kita letakkan dalam konteks kekinian di mana Indonesia saat ini menjadi negara dengan sistem desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemilihan model pembangunan pertanian akan menentukan arah dan sejarah bangsa ini ke depan,” kata Presiden saat menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-50 Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jumat (20/12) Sore.
Presiden memaparkan, setidaknya ada tiga alternatif model pembangunan pertanian. Pertama, strategi pembangunan ekonomi melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada kekuatan ekonomi pasar untuk menentukan arah pembangunan.
Peranan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan pasar yang dapat berfungsi secara efisien dan efektif. “Hanya saja, model ini tidak mampu mewujudkan perekonomian yang equitable, juga sering gagal menghadirkan keadilan, antara lain, tertinggalnya kaum rentan dan miskin dari pertumbuhan ekonomi yang cepat,” ujarnya.
Kedua, ia menambahkan, pembangunan ekonomi yang lebih menekankan perlunya keterlibatan pemerintah yang besar dalam pembangunan. Keterlibatan pemerintah harus dilakukan sejak dari perancangan strategis sampai dengan tahap implementasinya. “Model pembangunan pertanian merupakan pengejawantahan dari konsep command and centralized-economy. Ekonomi komando,” kata Presiden.
Dan yang ketiga, adalah strategi pembangunan ekonomi yang berada di antara strategi pertama dan kedua. Intervensi kebijakan pemerintah diperlukan dengan tetap melibatkan sektor lain, seperti swasta, BUMN, dan koperasi.
“Strategi pembangunan pertanian ini harus kita susun dengan kesadaran bahwa bagaimanapun selalu ada kegagalan pasar, market failure, sehingga diperlukan peran pemerintah. Namun, intervensi yang bersifat absolut dan berlebihan juga akan menghasilkan apa yang kita sebut sebagai government-failure,” ujar Presiden memaparkan.
Kunci MDGs
Presiden menilai bahwa sektor pertanian berperan penting bagi pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) karena pertanian merupakan salah satu kunci penting terkait pangan dan kesejahteraan. “Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana keterkaitan antara sektor pertanian dan pencapaian target MDGs dan persiapan pasca-MDGs 2015,” ujarnya.
Ia mengatakan, sejumlah data yang dipublikasikan oleh PBB, Bank Dunia, dan Organisasi Pangan Dunia (FAO) menunjukkan bahwa lebih dari 75 persen masyarakat miskin dunia tinggal di perdesaan. Sensitivitas sektor pertanian terhadap program pengentasan kemiskinan, seperti halnya target MDGs dan Post-MDGs 2015 untuk melakukan eradicated extreme poverty and hunger sangatlah besar.
“Sejak MDGs diluncurkan, alhamdulillah secara global terjadi peningkatan taraf hidup manusia. Jumlah orang dengan kemiskinan ekstrem atau mereka yang hidup di bawah satu dolar AS per hari di dunia berkurang 0,5 miliar, dan tiga juta nyawa balita terselamatkan dari kematian anak,” katanya.
Selanjutnya, empat dari lima balita di dunia mendapat vaksinasi, kematian karena malaria berkurang seperempatnya, kontak dengan HIV kini sudah bisa disembuhkan, dan 590 juta anak di negara berkembang mendapat pendidikan dasar.
“Saya melihat peranan pembangunan sektor pertanian baik terhadap tercapainya target pembangunan MDGs maupun Post-MDGs 2015 sangatlah besar. Utamanya bagi penghapusan kemiskinan ekstrem dan kelaparan di muka bumi,” katanya.
Menurut SBY, hampir kebanyakan mereka yang tinggal di pedesaan bekerja dan sangat menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. “Produktivitas dan profitabilitas sektor ini berkorelasi ‘langsung dan positif’ terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan,” ujarnya. n antara ed: irwan kelana
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika