REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA — Di tengah aksi boikot kelompok oposisi, pemilihan umum (pemilu) di Bangladesh akhirnya digelar pada Ahad (5/12). Selain boikot, pemilu ini juga diwarnai oleh aksi kekerasan.
Beberapa jam sebelum pemungutan suara dimulai, terjadi aksi kekerasan di dua tempat berbeda yang menewaskan tiga orang. Sementara, pada Sabtu (4/1), lebih dari 150 tempat pemungutan suara (TPS) dibakar oleh sekelompok massa.
Aksi kekerasan hingga merenggut nyawa terjadi di sebuah TPS di Distrik Thakurgaon. Di tempat ini, sekelompok penyerang melempar bom bensin ke arah seorang petugas TPS dan menewaskannya. Sementara, di sebuah TPS di Distrik Rangpur, dua demonstran tewas setelah polisi melepaskan tembakan ke arah sekelompok orang yang menyerang TPS tersebut.
Terjadi pula aksi kekerasan lainnya yang menyebabkan 12 orang terluka ketika sebuah bom bensin dilemparkan melalui jendela kereta api di barat laut wilayah Natore. Sedangkan, pembakaran lebih dari 100 TPS terjadi di 20 distrik. TPS itu umumnya berlokasi di sekolah-sekolah dan bangunan umum lainnya.
Beberapa bulan menjelang pemilu, Bangladesh sangat akrab dengan kekerasan. Setidaknya, 100 orang tewas dalam rantai kekacauan tersebut. Tak heran, sejumlah kelompok sipil lokal maupun internasional menyeru agar pemilu ditunda.
Aksi kekerasan terbaru serta pembakaran TPS diyakini dilakukan oleh kelompok oposisi yang memboikot pemilu ini. Selama dua hari, Sabtu (4/1) dan Ahad (5/1), kelompok oposisi terbesar, yakni Partai Nasionalis Bangladesh dan sekutunya menggelar aksi boikot dan pemogokan umum. Mereka memblokade jalan raya, rel kereta api, menutup toko, sekolah, dan perkantoran.
Selain menuntut PM Sheikh Hasina untuk mundur, oposisi juga menuntut agar pemilu diawasi oleh tim independen sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya. Jika tak diawasi oleh tim independen, menurut oposisi, sebaiknya pemilu ditiadakan.
Namun, Pemerintah Bangladesh menolak tuntutan itu. Seperti dilansir BBC News, Ahad, sejak 1991, pemilu di Bangladesh digelar di bawah pengawasan tim independen. Namun, Liga Awami, partai politik pimpinan PM Sheikh Hasina, menghapus sistem pengawasan tersebut pada 2010. Menurut mereka, pengawasan semacam itu tak diperlukan lagi.
Menurut Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum (KPU) SM Asaduzzaman, pemungutan suara berlangsung pada pukul 08.00 hingga 16.00 waktu setempat. Lantaran aksi boikot, pemungutan suara dinilai tidak akan sempurna. Boikot ini menyebabkan lebih dari setengah jumlah pemilih tidak hadir ke TPS.
Saila, seorang penduduk di wilayah Gaibandha, mengatakan, ia tidak ikut mencoblos karena takut. “Yang terjadi adalah pemilu hanya diikuti satu partai. TPS pun sepi,” katanya.
Sepinya TPS juga tampak di Distrik Mirpur Dhaka. Dalam waktu dua jam, TPS di distrik ini hanya didatangi 25 pemilih. Padahal, jumlah pemilih di wilayah itu mencapai 24 ribu orang.
Hazera Begum,warga Kota Dhaka, juga takut datang ke TPS. “Saya ingin mencoblos, tapi takut,” tuturnya.
Melihat hal ini, KPU pun segera mengirimkan pesan kepada para pemilih bahwa mereka dipastikan aman. “Tolong berikan suara Anda, tanpa perlu takut,” begitu imbauan KPU.
Seorang pejabat pemerintah, Muhammad Abdullah, mengatakan, meski terjadi pembakaran TPS di sejumlah tempat, pemungutan suara tetap berlangsung. “Kami mendirikan kembali sejumlah TPS menyusul aksi pembakaran itu,” katanya. Keamanan pun diperketat. Sekitar 50 ribu tentara diterjunkan di seluruh wilayah Bangladesh untuk mengamankan pemilu.
Iftekhar Zaman, direktur eksekutif Transparency International, menilai, pemilu ini tidak akan membantu menyelesaikan kemelut politik di Bangladesh. “Parlemen yang akan muncul didominasi oleh satu partai tanpa pihak oposisi sehingga akan terjadi krisis legitimasi yang sangat besar.” n dessy suciati saputri ed: wachidah handasah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika