REPUBLIKA.CO.ID, Kampus bisa menyampaikan pandangannya terhadap persoalan bangsa Indonesia kepada para calon presiden. Tahun ini Indonesia akan menggelar dua pesta demokrasi, yakni pemilu legislatif dan presiden. Seiring dengan perkembangan demokrasi politik di Indonesia, pemilu diharapkan menjadi sarana pembelajaran politik bagi masyarakat luas. Khususnya, dalam memilih calon pemimpin yang mampu membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.

Demikian pula, dengan peran kampus yang kian strategis. Di lembaga pendidikan tinggi ini, terdapat ribuan calon pemilih muda. Mereka berpotensi tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga kader politik masa depan. Suara mahasiswa yang berjumlah sekitar lima juta jiwa ini diharapkan juga bisa berkontribusi dalam menentukan arah bangsa. Bukan justru menjadi golongan putih.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Idrus A Paturusi memandang kampus tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap masalah politik. Rektor Universitas Hassanudin tersebut juga mengatakan bahwa kampus harus bisa mengawal, mengawasi, dan mengevaluasi momentum 2014 sebagai proses pergantian pemerintahan.

Meski secara etika tidak mengizinkan politik praktis di kampus, perguruan tinggi perlu membuka diri untuk berdialog dengan calon-calon anggota legistalif (caleg) maupun calon presiden (capres). Figur para caleg atau capres perlu diperkenalkan kepada masyarakat kampus. Bukan dalam rangka kampanye, melainkan sebagai salah satu bentuk sosialisasi, pemaparan visi dan misi, serta kontribusi yang bisa diberikan. “Tidak tabu mengundang tokoh politik ke kampus. Komunitas di kampus itu hampir lima jutaan, populasinya kecil, tapi suara kampus cukup diperhitungkan,” ujar Idrus pada Rabu kemarin.