REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana banjir yang melanda Ibu Kota tidak luput dari perhatian partai politik untuk ajang sosialisasi dan kampanye terselubung sehingga bantuan kemanusiaan untuk korban banjir pun dipolitisasi untuk meraup dukungan pada Pemilu 2014.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, maraknya aksi kemanusiaan pascabencana yang dilakukan oleh sejumlah calon legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) diharapkan tidak mengikat dukungan.
Menurutnya, ada dua sisi kepentingan saat politisi melakukan aksi sosial, pertama alasan simpati dan kedua karena kepentingan dukungan suara. "Mereka memang tidak salah melakukan hal itu, namun jangan sampai ada unsur mengikat dukungan," kata Siti, Kamis (16/1).
Menurutnya, masyarakat sebenarnya sudah bisa membandingkan suasana politis tersebut dalam bencana yang pernah terjadi sebelumnya. Kalau jauh sebelum pemilu orang ini kerap memberikan bantuan, berarti memang untuk kemanusiaan.
Sedangkan, bila selama ini calon tersebut belum pernah datang menyapa masyarakat, kemudian turun memberikan bantuan, harus dikritisi kepentingan di belakangnya. "Apalagi kalau bantuan itu besar, seperti pembuatan sumur air, pendirian bangunan, atau perbaikan akses lainnya," ujarnya.
Dengan kondisi semacam itu, dia memprediksi peluang warga melihat potensi calon lain tertutup. Sebab, bantuan dari caleg atau parpol seolah memberikan jaminan atas keterpilihan mereka.
Dia menambahkan, yang tidak bermoral lagi kalau misalkan caleg tersebut menunjukkan eksistensinya dengan membawa atribut partai dan nomor urutnya. "Baik sebelum atau sudah ditetapkan masa kampanye, kalau ada yang melakukan itu, keterlaluan dan tidak etis," kata dia.
Komisioner Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Bidang Hukum dan Penindakan Muhammad Jufri mengingatkan agar semua parpol serta para calegnya hati-hati dengan pelanggaran pidana pemilu dalam situasi banjir di Jakarta. Menurutnya, panwaslu akan mengawasi setiap pendirian posko dan bantuan partai politik juga caleg. "Kami imbau agar embel-embel sedekah untuk kepentingan politik tidak dilakukan," katanya.
Pendirian posko bencana partai politik, kata Jufri, akan subur menjelang pemilu sebagai bagian dari tanggung jawab sosial parpol. Meskipun pihaknya tidak mempersoalkan hal tersebut, panwaslu akan tajam mengawasi setiap pemberian-pemberian dari partai atau caleg kepada korban bencana.
Jufri mengatakan, pemberian atas nama pribadi memang hak. Namun, adanya upaya untuk memengaruhi penerima agar memilih nama dan partai politik adalah perbuatan pidana. Untuk itu, Jufri meminta agar semua peserta pemilu tidak ambil untung dengan memanfaatkan situasi bencana.
Sebelumnya, calon presiden dari Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang turun langsung mendatangi posko pengungsi banjir di Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (15/1/2014). Dalam kunjungan itu, Ical menyatakan, Partai Golkar siap membantu penanggulangan bencana di sejumlah daerah. “Penanggulangan bencana memang tidak akan pernah cukup. Karena itu, Partai Golkar membantu menyediakan keperluan-keperluan yang dibutuhkan oleh para pengungsi,” ujarnya.
Untuk kebutuhan para pengungsi, kata Ical, Partai Golkar menyediakan 1.000 paket untuk kebutuhan warga selama 10 hari ke depan. Ical juga menjanjikan akan memberikan 20 unit lampu tenaga matahari yang akan difokuskan pemasangannya di lokasi penungsian. Dia juga akan membantu menyediakan pompa air untuk mengeluarkan air dari permukiman warga ke sungai.
Capres Golkar itu juga mengimbau pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam menanggulangi bencana yang terjadi. Tujuannya agar penanggulangan bencana tersebut berjalan dengan baik. n andi mohammad ikhbal/bambang noroyono ed: muhammad fakhruddin
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika