REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 863 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di bidang transportasi. Ketersediaan infrastruktur wajib dipenuhi seiring pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan, untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan, terdapat dua metode yang bisa dilakukan, yaitu noncost recovery dan cost recovery. Metode noncost recovery bisa dikembangkan untuk pembangunan infrastruktur yang secara ekonomi tidak menguntungkan.
"Untuk itulah peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penddapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi krusial," ujarnya, Selasa (21/1). Sedangkan metode cost recovery dapat dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang secara ekonomi menguntungkan dengan beberapa syarat. Biasanya metode ini diselenggarakan dengan sarana kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP) dan penugasan khusus melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bambang mengungkapkan, apabila infrastruktur yang terkait dengan distribusi komoditas andalan Indonesia seperti perikanan, minyak kelapa sawit mentah, hingga semen diperbaiki secara masif, beban biaya logistik dapat berkurang hingga 26 persen atau dalam angka sekitar Rp 180 triliun. Ini berdasarkan studi McKensey yang akan dijadikan sebagai patokan dalam rencana strategis Kementerian Perhubungan 2014-2019.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan, permasalahan logistik dalam negeri erat kaitannya dengan sarana transportasi multimoda, yaitu darat, laut, dan udara. Jalan raya dan kereta api, ujar Bambang, adalah tulang punggung konektivitas intrapulau sedangkan angkutan laut dan udara adalah tulang punggung konektivitas antarpulau.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widjojono mengatakan, ketersediaan infrastruktur wajib dipenuhi seiring pertumbuhan ekonomi. Dengan pendapatan per kapita yang ditargetkan berada di kisaran 13.500 dolar AS pada 2025, ketersediaan infrastruktur yang mumpuni mutlak diperlukan.
Menurut Taufik, infrastruktur adalah salah satu elemen krusial dalam mengurai permasalahan logistik. Hal tersebut juga terkait erat dengan ruang yang ditempati oleh kurang lebih 230 juta penduduk Indonesia. Saat ini, 80 persen penduduk berada di Pulau Jawa dan Sumatra, dengan 57 persen di antaranya menempati Pulau Jawa.
"Celakanya, Jawa sedemikian padat dan seluruh bencana terpusat ke Jawa," katanya. Oleh karena itu, Taufik menyebut Kementerian PU terus mendorong agar investasi di bidang infrastruktur mengarah ke luar Jawa.
Hal tersebut selaras dengan pembagian koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Harapannya, indeks daya saing Indonesia di bidang infrastruktur meningkat. Berdasarkan World Economic Forum, indeks daya saing Indonesia meningkat dari peringkat 50 ke 38 pada 2013.
Taufik pun menjelaskan, jalan nasional memiliki panjang sekitar 38.600 km. Sedangkan jalan provinsi memiliki panjang sekitar 53.600 km dan jalan kabupaten dan kota sekitar 400 ribu km. "Sayangnya, jalan kabupaten dan kota hanya 60-70 persen yang baik. Padahal, itu urat nadi perekonomian. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur jalan harus didorong meskipun pelan," ujarnya.
Anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah pusat melalui Kementerian PU, menurutnya, terus meningkat. Pada 2014, anggaran yang diberikan tercatat Rp 84 triliun. Taufik memproyeksikan lima tahun ke depan, alokasi ini akan menjadi Rp 160 triliun.
Dengan kebutuhan anggaran infrastruktur mencapai Rp 1.900 triliun pada 2019, tentu sumbangan pemerintah tidaklah cukup. Diperlukan peran serta swasta yang dapat diupayakan melalui perbaikan regulasi hingga pembebasan lahan yang lebih mudah. Selain pemerintah dan swasta, peranan BUMN maupun BUMD juga dapat ditingkatkan. n muhammad iqbal ed: fitria andayani
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika