REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Anggota Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, Rokhmin Dahuri, menyarankan para ulama turun tangan mengatasi persoalan bangsa. Kondisi bangsa saat ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan, terutama sektor ekonomi dan sumber daya alam (SDA) yang semakin dikuasai asing.
"Ulama harusnya berperan serta, terutama mengawasi penguasaan sumber daya alam," ujar Rokhmin di hadapan 300 ulama dan cendekiawan pesantren dari semua daerah di Indonesia, dalam Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Sabtu (8/2).
Acara ini digelar dalam rangka peringatan harlah (ulang tahun) ketiga Ponpes Mahasiswa Al-Hikam pimpinan KH Hasyim Muzadi. Selain Rokhmin, pembicara lain dalam sesi kedua yang berlangsung Jumat (7/2) kemarin adalah Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, dan Ketua Baznas KH Didin Hafiduddin.
Rokhmin mengatakan, meski secara makroekonomi Indonesia memang merupakan dari salah satu negara yang berhasil mengatasi krisis ekonomi global, tetapi dari mikroekonomi belum menunjukkan hasil yang memuaskan. "Mengapa pertumbuhan ekonomi yang lumayan tinggi, rata-rata 5,4 persen per tahun dalam sepuluh tahun terakhir, tidak dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan secara signifikan?" kata Menteri Kelautan dan Perikanan RI periode 2001-2004.
Atas pertanyaan tersebut, Rokhmin menegaskan bahwa hal itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi nasional belum berkualitas. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati sekitar dua ratus orang kaya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun terakhir, sebagian besar dihasilkan dari sektor finansial dan sektor riil non-tradable. Sektor tersebut misalnya kontruksi, angkutan, pusat perbelanjaan, dan hiburan.
Sayangnya, kata dia, sektor-sektor tersebut cuma sedikit menyerap tenaga kerja. Mengutip data ekonom Aviliani, Rokhmin mengatakan, dalam setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 150 ribu tenaga kerja. Parahnya lagi, Rokhmin melanjutkan, pertumbuhan tersebut sebagian besar hanya berlangsung di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kebanyakan dari itu juga hanya dinikmati kelas menengah ke atas.
Oleh karena itu, ia menyarankan peran serta para ulama untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan sektor riil perdagangan. Termasuk, sektor perikanan, peternakan, dan perikanan serta kelautan.
Rizal Ramli menilai bangsa ini kurang memanfaatkan potensi lahan-lahan kosong untuk membuka lapangan pekerjaan. Ia mencontohkan era pemerintahan Mahathir Muhammad saat memberdayakan rakyat Malaysia. Ketika daerah Malaysia kawasan timur masih miskin dan minim pengelolaan SDA, Mahathir memerintahkan rakyatnya agar bertransmigrasi ke daerah tersebut.
"Kalau ini diterapkan di daerah-daerah yang lahannya terbengkalai, pemerintah semestinya tak perlu mengirim TKI ke sejumlah negara," katanya. Tragisnya, kata dia, mayoritas TKI, khususnya TKW, merupakan warga Nadhliyin (anggota ormas Nadhlatul Ulama).
Karenanya, umat harus membangun landasan ekonomi yang kuat agar memiliki posisi tawar lebih kuat dibandingkan para politisi dan pembuat kebijakan publik. n zaky al hamzah, ed: setyanavidita livikacansera
Informasi dan berita lain selengkapnya, silakan dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika