REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -– Pengawasan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini sedikit mengalami perubahan. Jika 2013 lalu, pengawasan UN dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka tahun pengawasannya dibagi antara jenjang SMA dan SMP. Untuk UN SMA, pengawasannya diserahkan ke perguruan tinggi. Sementara UN SMP, pengawasanya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).
Anggota BSNP, Zaki Baridwan mengatakan, perubahan pengawasan adalah salah satu dari 10 perbedaan kebijakan pelaksanaan UN 2013 dengan UN 214. Dalam acara sosialisasi pelaksanaan UN 2014 itu, sejumlah peserta sempat mempertanyakan pengawasan UN untuk SMA yang sepenuhnya diserahkan kepada PT. ‘’Apa perguruan tinggi juga tidak memihak SMA tertentu,’’ ujar seorang peserta sosialisasi dari wilayah Tulungagung.
Zaki Baridwan menjelaskan, perguruan tinggi sudah tiga tahun terlibat sebagai pelaksana atau pembuat soal UN dan pengawas UN. Namun tahun ini kalangan perguruan tinggi dipercaya sebagai pengawas UN. Pertimbangannya, kata Zaki, karena hasil UN untuk tahun ini memang menjadi bahan pertimbangan masuk PTN lewat SNMPTN. ‘’Perubahan juga terjadi pada SD yang kini tidak ada UN dan diganti US (ujian sekolah) oleh pemerintah daerah,’’ katanya.
Sebagian dari 10 perbedaan serta tiga persamaan untuk UN 2013 dengan UN 2014 antara lain nilai sekolah terdiri dari 70 persen nilai rapor dan 30 persen nilai ujian sekolah. Sebelumnya, 40 persen nilai rapor dan 60 persen nilai ujian sekolah.
Selain itu, LPMP yang sebelumnya tidak terlibat tapi sekarang menjadi pengawas UN untuk SMP. Pelaksanaan UN juga akan berlangsung selama tiga hari. Pada 2013, pelaksanaan UN berlangsung empat hari.
Untuk wilayah Jawa Timur (Jatim), perguruan tinggi dan LPMP Jawa Timur, akan mengawasi 1,7 juta pelajar se-Jawa Timur yang mengikuti UN 2014. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Harun mengatakan, sudah tepat jika perguruan tinggi yang akan mengawasi UN untuk SMA. ‘’Karena hasilnya nanti dipakai untuk SNMPTN,’’ ujar Harun.
Harun mengatakan, Dinas Pendidikan pada kabupaten/kota se-Jatim sudah siap melaksanakan UN 2014. Mulai dari aspek penyelenggaraan, distribusi soal, pengawasan, hingga evaluasi. Apalagi kata dia, anggaran pusat untuk UN di Jatim sebesar Rp 36 miliar sudah dicairkan.
Selaku koordinator UN 2014 untuk Regional 6 (Jatim dan Kalimantan) , Harun pun sudah menyatakan semua persiapannya sudah siap. ‘’Soal UN akan dikirim ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan pada 20 Maret mendatang. Sedangkan pengiriman soal UN untuk kabupaten/kota di Jatim akan dimulai 1 April,’’ katanya.
Khusus Jatim, pihaknya juga akan memprioritaskan distribusi soal UN untuk wilayah kepulauan di Bawean (Gresik) dan Sumenep (Madura). Menurutnya, saat ini juga sudah dirancang beberapa perubahan lokasi untuk UN di lokasi bencana Kelud, seperti Malang, Kediri dan Blitar.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Zainuddin Maliki menegaskan, UN memang mengalami ketidakpercayaan antara pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan perguruan tinggi.
‘’Karena itu, dinas pendidikan atau sekolah tidak percaya kepada perguruan tinggi dan perguruan tinggi juga tidak percaya kepada dinas pendidikan atau sekolah. Apalagi masih ada polisi yang melakukan pengawalan dari pembuatan hingga pengumuman,’’ katanya.
Kondisi seperi ini, kata Zainuddin, merupakan ciri dari negara yang belum maju. UN di negara-negara maju, kata dia, justru tanpa pengawasan dan hanya berjalan dengan pengawasan guru sekolah. N antara ed: andi nur aminah
Informasi dan berita lain selengkapnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika