REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI akan menempatkan pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi prioritas penting. Pengembangan ini merupakan bagian dari tahapan Bank DKI menjadi pusat keunggulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta.
"Unit syariah itu sebenarnya sudah pernah bagus. Tapi, sempat agak menurun dan ini yang harus kami perkuat," kata Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono kepada Republika di Jakarta, Kamis (20/3).
Menurut Eko, saat ini, industri perbankan syariah memiliki posisi strategis di Indonesia. Meski potensi market-nya besar, penestrasinya baru lima persen. Namun, Bank DKI belum tergesa-gesa melakukan spin off dengan harapan melihat terlebih dahulu pengembangan unit layanan syariah. Saat ini, asetnya baru Rp 2,3 triliun dan ditargetkan menjadi Rp 5 triliun. Eko mengkhawatirkan bila dilakukan langkah spin off terlalu cepat, perkembangan unit syariat akan terhambat.
"Kami tidak melihat itu sebagai agenda mendesak. Batas waktunya kan 2023, kalau terlalu cepat menghambat perkembangan," mantan dirut Jasindo ini.
Karena itu, lanjut Eko, prioritas dari unit usaha syariah ini adalah melakukan penetrasi pasar, baik melalui outlety ang sudah dimiliki bank induk atau menambah outlet baru di sejumlah daerah. Seperti, pengembangan outlet di luar Jabodetabek, di antaranya, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Selatan.
"Jadi, unit usaha syariah akan melakukan penestrasi yang lebih aktif dengan membuka outlet yang banyak, produk yang banyak. Kita akan perkenalkan produk pembiayaan, demikian pula mikro syariah," terangnya.
Untuk pembiayaan ibadah Haji (BPIH), Bank DKI juga terus melakukan pembenahan. Apalagi, Bank DKI merupakan satu dari enam bank yang ditunjuk pemerintah. Tentunya, peningkatan layanan akan terus dilakukan. "Jadi, kita akan lebih aktif, " katanya.
Saat ini, Bank DKI memiliki dua cabang syariah, delapan cabang pembantu syariah serta 105 kantor kas syariah dan konvensional. Dalam perkembangannya, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI tersebut mengalami pertumbuhan cukup pesat. Pembiayaan meningkat 35 persen menjadi Rp 1,637 triliun per Juni 2013. Di mana, pembiayaan banyak didominasi di multifinance. n agung sasongko ed: zaky al hamzah
Ikuti Whatsapp Channel Republika