REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Pemerintah Turki dan Twiiter terus melakukan negosiasi. Pembicaraan dilakukan menyusul pemblokiran Twitter di negara tersebut sejak Kamis pekan lalu. “Pembicaraan berlangsung positif,” ujar seorang pejabat senior pemerintah kepada Reuters, Sabtu (22/3).
Pembicaraan antara Pemerintah Turki dengan Twitter telah dillakukan sejak Jumat (21/3). Pemerintah Turki mengatakan, akan mencabut larangan akses tersebut jika Twitter menunjuk seorang perwakilan di Turki. Mereka juga harus sepakat untuk memblokir konten atau akun tertentu ketika diminta pengadilan Turki. ''Pembicaraan akan terus dilakukan di Ankara. Masalah terbesar dengan Twitter, yaitu kurangnya komunikasi,'' kata pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya itu.
Dia mengatakan, satu akun yang dimaksudkan pemerintah telah ditutup. Sementara, lainnya masih dalam proses. Media Turki melaporkan, akun tersebut berisi konten pornografi, bukan konten yang berhubungan dengan skandal korupsi.''Sejauh yang kami perhatikan, jika mereka melaksanakan putusan pengadilan dan menyelesaikan masalah maka pemblokiran akan dicabut,'' katanya.
Pemblokiran situs jejaring sosial Twitter dilakukan pemerintah menyusul perintah pengadilan. Pengadilan mendapat laporan dari warga yang menyebut beberapa akun Twitter telah melanggar privasi.Pemblokiran tersebut dilakukan tak lama setelah pidato Erdogan yang menyatakan ingin menghapuskan Twitter. Erdogan sepertinya kesal dengan akun Twitter yang kerap menyerang pemerintahannya.
Erdogan memang tengah diuji atas kasus skandal korupsi yang melibatkan lingkaran dalamnya. Pemilu lokal pada 30 Maret akan menjadi parameter awal sejauh mana, kasus itu akan memengaruhi Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang dipimpin Erdogan. Akhir pekan lalu, masyarakat mencoba mengakses Twitter, tapi belum bisa. Banyak orang juga melaporkan mereka tidak hanya kesulitan mengakses Twitter, tapi juga internet secara keseluruhan.
Sejumlah orang mencoba mengakali larangan akses tersebut dengan berbagai cara. Seperti, menggunakan perangkat lunak Virtual Private Network (VPN) atau mengubah Domain Name System (DNS) mereka. Sehingga, para pengguna internet bisa menyamarkan keberadaan geografis komputer mereka seperti tidak berada di Turki untuk bisa mengakses Twitter.
Tapi, langkah tersebut tidak sepenuhnya berhasil. Komputer pengguna yang mengubah DNS-nya dilaporkan tak bisa mengakses internet secara keseluruhan. ''Ternyata, server alternatif DNS juga diblokir di Turki,'' kata salah seorang pengguna.
Menteri Luar Negeri Swedia Carl Bildt mengatakan, upaya pembatasan akses adalah hal yang bodoh, Sabtu (22/3). Bildt mengatakan, memblokir Twitter tidak akan efektif dan akan berbalik menyerang pemerintah dengan keras. Bildt dikenal sangat aktif menggunakan Twitter. n lida puspanigtyas ed: teguh firmansyah
Informasi dan berita lain selengkapnya sila dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika