REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemilihan umum legislatif 2014 telah digelar di enam lokasi Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) mulai Ahad (30/3). Pemilih pendahuluan ini khusus untuk memilih calon legislatif DPR dari daerah pemilihan Jakarta 2, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Periode pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dimulai 30 Maret hingga 6 April di 130 kantor perwakilan atau PPLN di negara asing.
Sampai Senin (31/3), Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menghitung total partisipasi pemilih luar negeri. Alasannya, meskipun pemungutan suara di luar negeri dilakukan mendahului pelaksanaan di dalam negeri, penghitungan surat suara akan dilakukan secara bersama-sama pada 15 April di masing-masing PPLN.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, enam PPLN yang telah rampung menyelenggarakan pemungutan suara tersebut adalah PPLN Beijing-Cina, PPLN Shanghai, PPLN Hongkong, PPLN Kopenhagen, PPLN Santiago-Cili, dan PPLN Brasil. Selain hadir di TPSLN, sistem pemungutan suara khusus untuk pemilih di luar negeri dapat dilakukan dengan metode pos dan dropbox.
Meski masih menunggu surat suara yang dikirimkan lewat pos, KPU telah memberikan catatan terkait jumlah partisipasi pemilih berdasarkan kedatangan ke tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN). Sejauh ini, jumlah pemilih yang datang ke TPS masih sedikit. “Tapi, catatan ini di luar partisipasi pemilih yang dikirim melalui pos dan dropbox dari berbagai kota,” kata Ferry di Jakarta, Senin (31/3).
Ferry menerangkan, pemilih di PPLN Shanghai tercatat sebanyak 1.859 orang. Dalam perencanaan awal, sebanyak 1.103 pemilih akan menggunakan hak pilihnya di TPSLN. Namun, pemilih yang hadir di TPSLN pada hari pemungutan suara hanya 238 orang. Sementara 756 pemilih memilih lewat pos.
Di PPLN Beijing, dari 1.197 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN), hanya 423 pemilih yang menggunakan hak pilih di TPSLN. Petugas PPLN juga menerima 49 kertas suara yang dikumpulkan tim dropbox dari Kota Tianjin. PPLN masih menunggu 380 kertas suara yang dikirim melalui pos.
Untuk PPLN Hongkong, dari 102.265 pemilih yang tercatat dalam DPTLN, hanya 5.919 orang yang menggunakan hak pilih di 13 TPSLN di Victoria Park. Sebanyak 776 pemilih menggunakan hak pilih di 2 TPSLN di Macau. Di Brasil, pemilih yang menggunakan hak pilih secara langsung di TPSLN hanya 43 orang dari jumlah DPTLN sebanyak 286 orang. Sebanyak 243 pemilih menyalurkan suara lewat pos.
Menurut Ferry, hasil pemungutan suara di TPSLN telah dimasukkan kembali ke dalam kotak suara dan menyimpannya di kantor PPLN dengan pengawasan CCTV selama 24 jam. Kotak suara akan dibuka dan suara suara akan dihitung bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara di dalam negeri pada tanggal 9 April 2014.
Komisioner KPU Hadar Navis Gumay mengakui, jumlah pemilih yang datang ke TPSLN sangat minim dibandingkan DPT yang terdaftar. Namun, KPU masih berharap pada pemilih yang mencoblos menggunakan pos. Jumlah pasti pemilih via pos belum diketahui sampai kemarin. “Target KPU, pengguna pos sedikitnya 15 ribu pemilih,” ujar Hadar.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah yang melakukan pemantauan langsung pemilihan di Hongkong mengatakan, pemilihan awal tak mampu genjot partisipasi pemilih di luar negeri. Menurut Anis, dari total DPTLN Hongkong yang mencapai 117.065, pemilih yang tercatat memberikan hak pilihnya hanya sekitar tujuh ribu orang. “Antusiasme buruh migran cukup tinggi, tapi itu belum berbanding lurus dengan hasil early voting (pemilu pendahuluan) kemarin. Bahkan, dari sekitar tujuh ribu orang yang memilih, empat ribu di antaranya tidak terdaftar dalam DPTLN,” kata Anis, Senin (31/3).
Anis melanjutkan, pemilihan awal merupakan inisiatif KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri yang selama ini tercatat rendah. Pada pemilu 2009, partisipasi pemilih masih berkisar di angka 22 persen atau sekitar 324.868 suara dari total DPTLN yang berjumlah 1.475.847 jiwa. Pada pemilu tahun ini, Migrant Care mencatat, masih banyak buruh migran Indonesia yang belum terdaftar sebagai pemilih. Padahal, mereka sudah berdomisili di Hongkong selama lima hingga 10 tahun.
Dalam DPTLN yang sudah disahkan KPU, kata Anis, masih banyak terdapat data pemilih ganda. Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPTLN juga masih banyak yang tercatat salah secara administrasi. Artinya, kata Anis, terdapat persoalan serius menyangkut DPTLN yang dikeluarkan KPU. Anis pun mempertanyakan validitas DPTLN Hongkong. Mengenai aspek pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta memastikan sisa logistik pemilu diamankan dan tidak disalahgunakan pihak tertentu. “Panwas Hongkong dan Bawaslu juga harus memastikan surat suara yang telah dicoblos dalam kondisi aman hingga penghitungan suara tanggal 9 April mendatang,” kata Anis.
Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan, Bawaslu sudah mengirimkan salah satu komisionernya, Nelson Simanjuntak, untuk melakukan pengawasan langsung di Hongkong. “Bawaslu tidak melakukan pengawasan di seluruh negara karena keterbatasan personel,” ujar Nasrullah. Prioritas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan pemilu dengan jumlah DPTLN yang besar, seperti Hongkong, Malaysia, Australia, dan Jeddah.n ira sasmita/antara ed: eh ismail
Informasi dan berita lain selengkapnya silakan dibaca di Republika, terimakasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika