JAKARTA -- Ketua The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia Pramono Anung mengatakan, Indonesia masih harus berjuang mencegah dan memberantas korupsi. Sebab, saat ini Indonesia menduduki peringkat 64 negara paling korup di dunia.
''Korupsi menjadi masalah serius bagi bangsa kita. Sudah mengkhawatirkan karena kasusnya ada di berbagai kalangan, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan swasta,'' katanya saat memberikan sambutan di pembukaan forum antikorupsi Indonesia keempat di Istana Negara, Selasa (10/6).
Mengutip situasi korupsi di 117 negara pada 2013 yang dikeluarkan Transparency International (TI), menurutnya, posisi Indonesia masih jauh di banding dua negara tetangga. Jika Indonesia berada di posisi 64 negara paling korup, Singapura berada di peringkat 173. Justru, negara ini berada di posisi lima negara paling bersih versi TI. Sedangkan, Malaysia menduduki peringkat 125 negara korup. Malaysia berada pada posisi 52 di jejeran negara paling bersih.
TI merupakan lembaga antikorupsi international yang berdiri sejak 1995. Setiap tahun, TI mengeluarkan indeks peringkat korupsi negara-negara di dunia. Indeks berdasarkan gabungan dari 13 indeks data korupsi dari lembaga independen kredibel.
Meski demikian, peringkat Indonesia saat ini lebih baik dibandingkan pada 2012. Saat itu, Indonesia menduduki peringkat 60 besar negara paling korup. Artinya, tahun ini posisi tersebut turun empat tingkat.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperkirakan, Indonesia membutuhkan waktu lebih lama untuk bisa bersih dari praktik korupsi. Ia mencontohkan, Hong Kong membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk bebas korupsi. Untuk Indonesia yang negaranya lebih besar dan lebih kompleks, menurutnya, butuh waktu dua hingga tiga kali lebih lama dibanding Hong Kong atau sekitar 45 tahun.
Ia mengatakan, untuk mencegah dan memberantas korupsi bukan pekerjaan sekali jadi. Untuk mewujudkannya, kata SBY, bisa dilakukan lintas generasi dan lintas pemerintahan. Menurutnya, untuk mewujudkan hal itu perlu keingian kuat, keteguhan, dan semangat yang membaja.
Presiden SBY mengakui, pemerintah belum berhasil memenangkan pertempuran melawan korupsi. Hingga saat ini, praktik korupsi masih ditemukan tak hanya di pusat, tapi daerah. Tak hanya di lembaga eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif.
''Harus kita akui the war agains corruption belum berhasil dilakukan. Inilah yang jadi tugas pengganti saya,'' ujar SBY.
Meski begitu, ia menekankan, bukan berarti pemerintahan yang dipimpinnya tidak berbuat apa-apa. Presiden SBY mengatakan, selama 10 tahun terakhir, Indonesia melakukan pemberantasan korupsi secara agresif, tidak tebang pilih dan pandang bulu.
Presiden SBY optimistis jika korupsi benar-benar hilang, Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat di dunia. Bahkan, bisa mendapatkan peringkat lebih baik, seperti yang dicapai saat ini, yakni peringkat 10 ekonomi besar dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP).
Dengan maraknya korupsi baik dari pusat dan daerah serta berbagai lembaga mulai dari eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, Presiden SBY mengingatkan agar pihak yang memegang kekuasaan berhati-hati mempergunakannya. rep:esthi maharani ed: andi nur aminah
Ikuti Whatsapp Channel Republika