Oleh: Ahmad Khirul Umam -- Rakyat Indonesia patut berbangga hati karena kembali berhasil mempertahankan prestasinya sebagai negara dengan kualitas demokrasi yang paling stabil di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya (Barton, 2012). Proses transformasi  ekuasaan di Tanah Air yang selama ini terasa berjalan cukup alot dan diwarnai beragam fitnah bernuansa sara yang dikemas dalam materi-materi kampanye, akhirnya berakhir dengan aman. Meskipun muncul riak-riak politik akibat beragam manu ver dan sengketa tafsir kemenang an pascapilpres, akhirnya rakyat Indonesia ‘memutuskan’ Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemimpin Indonesia mendatang.

Kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih itu akan membutuhkan dukungan penuh masyarakat Indonesia sebagai alat legitimasi untuk merumus kan berbagai kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan bangsa dan negara. Untuk itu, upaya rekonsiliasi semua pihak menjadi pen ting dilakukan untuk menata kembali stabilitas atmosfer politik sebagai syarat mutlak terwujudnya pemerintahan yang efektif.

Penghujung Ramadhan dan segera datangnya Idul Fitri di bulan Syawal merupakan momentum tepat untuk  melakukan  rekonsiliasi. Dalam konteks ini, rekonsiliasi hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya mengomunikasikan masing-masing kepentingan melalui negosiasi dan kompromi politik untuk memperoleh bagian jatah kue kekuasaan. Rekonsiliasi hendaknya dimaknai sebagai langkah permufakatan untuk berdamai dan menghentikan relasi konfrontatif yang tidak sehat selama proses pilpres berlangsung.

Foto:Yogi Ardhi/Republika

Rekonsiliasi umat pasca Pilpres

Ilustrasi

Kesadaran pentingnya melakukan rekonsiliasi ini harus ditularkan ke seluruh elemen, dari kalangan elite politik hingga masyarakat di akar rumput. Harus diakui bahwa akibat terbentuknya dua poros pencapresan saja dalam pilpres tahun ini, telah mengubah ruangkompetisi menjadi ajang konfrontasi.

Upaya menyerang, menggembosi, hingga pembunuhan karakter terjadi secara intensif yang sekadar ditujukan untuk erendahkan dan menjatuhkan lawan.

Padahal lawan politik bukanlah musuh politik. Lawan dalam pilpres sejatinya adalah teman dalam membangun bangsa

(Baswedan, 2014).

Ganasnya relasi konfliktual itu menyadarkan kita bahwa bangsa ini memang benar-benar rentan terhadap perpecahan dan disintegrasi. Alih-alih hendak membangun bangsa, sikap berdemokrasi yang tidak sehat itu justru berpeluang besar mengoyak sendi-sendi kebangsaan kita.

Pascaputusan KPU pada 22 Juli,masyarakat dapat melihat jelas fakta, fenomena, dan manuver politik para elite mereka sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif tentang siapa yang mampu bersikap lebih dewasa dan kesatria dalam menghormati proses politik, tentang keikhlasan dalam menerima keputusan rakyat, hingga tentang pihakpihak mana yang selama ini ‘tega’ memperdagangkan ilmu pengetahuan demi recehan di hadapan kekuasaan. Pilpres kali ini memberikan pelajaran besar bagi kita sebagai bangsa, agar senantiasa berkomitmen pada etika politik sebagai jangkar bagi semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang sehat, rasional, dan terukur. Tingginya intensitas fitnah dalam melalui rangkaian black campaign bernuansa sara secara perlahan tapi pasti akan menyulut api perselisihan yang akan membakar tenun kebangsaan republik ini.

Perbedaan tidak sepatutnya disikapi dengan model hubungan yang saling menegasikan dan menjatuhkan, melainkan tetap menjaga perbedaan itu dalam kerangka ukhuwah wathoniyyah demi masa depan republik. Kesadaran pentingnya menjaga persatuan nasional (ukhu wah wathoniyyah) ini menjadi penting untuk ditularkan ke semua elemen bangsa. Sebab, pemahaman kolektif terhadap pentingnya menjaga entitas kebangsaan itu merupakan wujud nyata terbentuknya social capital (Putnam,1970) yang tak lain merupakan syarat mutlak terwujudnya konsolidasi demokrasi (consolidated democracy) yang lebih matang dan substantif (Schiller, 2009; van Klinken, 2002). Untuk itu, masing-masing pihak perlu melakukan langkah-langkah evaluatif dan mengedepankan sikap mawas diri untuk membuka mata, hati, dan pikiran agar tidak terjebak dalam model cara pandang politik yang cenderung dikotomik atau bahkan yang monolitik.

Oposisi yang konstruktif

Setelah upaya rekonsiliasi dilakukan, masing-masing pihak diharapkan dapat kembali pada posisinya untuk bersiap mengawal pemerintahan baru yang segera dilantik. Semua pihak, khususnya mereka yang sebelumnya memberikan

dukungan kepada kandidat presiden yang saat ini dinyatakan menang oleh KPU, secara politik dan konstitusional memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih tinggi untuk mengawal jalannya pemerintahan. Mendukung bukan berarti harus terus menyanjung-nyanjung.

Mendukung adalah upaya partisipasi aktif melalui kritik dan masukan yang konstruktif agar pemerintahan mendatang senantiasa istikomah di ‘jalan yang lurus’ untuk menghadirkan peran negara yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan mereka yang selama ini tertindas dan terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik sekalipun.

Karena itu, partisipasi politik publik hendaknya tidak berhenti sampai pada tahap pencoblosan. Dukungan yang diberikan pada kandidat terpilih hanya merupakan langkah awal sebagai pengikat agar merasa memiliki secara politik (political bounding). Rasa memiliki itu lah yang ke depan hendaknya diterjemahkan secara kritis dan konstruktif untuk mengawal setiap detail kebijakan

pemerintahan.

Oposisi yang kontruktif dari masyarakat ini diharapkan bisa menjadi pembanding bagi gerakan oposisi di parlemen yang selama ini cenderung bersifat cair, ad hoc atau temporal dan lebih dipengaruhi oleh kompromi kepentingan masing-masing aktor politik untuk mendapatkan jatah kue kekuasaan yang lebih besar. Dengan menciptakan gerakan oposisi ekstra-parlementer  yang geuine

ini, diharapkan pemerintahan ke depan dapat berjalan secara efektif, berdasar kan prinsip akuntabilitas dan transpa ransi, tanpa harus direcoki oleh manuvermanuver oposisi politik yang setengah hati (half-hearted oposisition).

Ikuti Whatsapp Channel Republika